Jakarta (16/9/2021): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan sejumlah daerah yang belum melaporkan inovasinya ke dalam pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah 2021.
Menurut data yang dihimpun dalam Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 sampai hari Rabu, 15 September 2021 pukul 11.00 WIB, sebanyak 29 daerah diketahui belum melaporkan inovasinya. Daerah tersebut terdiri atas 28 kabupaten dan 1 kota. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kemendagri, Agus Fatoni saat menjadi narasumber secara virtual dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Non Petahana Tahun 2021, Rabu, (15/9/2021).
Fatoni menekankan daerah yang belum melakukan penginputan data dan belum melaporkan inovasinya, agar segera melaporkan inovasi yang dilakukan melalui laman Indeks Inovasi Daerah. Lantaran, jika sampai masa pelaporan berakhir daerah tidak melakukan pelaporan inovasi, daerah tersebut akan memeroleh predikat tidak dapat dinilai (disclaimer).
Untuk itu, imbuh Fatoni, daerah perlu melakukan sejumlah persiapan agar hal tersebut bisa dihindari. “Batas waktu penginputan akan berakhir pada 17 September 2021. Dimohon agar hal ini menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Fatoni menjelaskan amanat agar daerah melaporkan inovasinya telah tertuang pada sejumlah regulasi, di antaranya pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal itu menyebutkan kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri. Selain itu, hal yang sama juga tercantum pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
“Regulasi itu menyebutkan Menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah,” imbuh Fatoni.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Litbang juga mengimbau agar pemerintah daerah dapat melaporkan inovasinya melalui laman https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id.
Selain itu, dirinya juga meminta agar pemerintah memerhatikan syarat umum pelaporan hasil inovasi. Di antaranya, inovasi merupakan terobosan baru dan mengandung unsur kebaruan, baik keseluruhan maupun sebagian. Selanjutnya, inovasi yang disampaikan merupakan inovasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020. Ide dan gagasan inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, DPRD, OPD, ASN atau masyarakat. Selain itu pembiayaan inovasi daerah bisa berasal dari APBD atau pembiayaan lain yang sah.
“Hasil pelaksanaan inovasi juga harus memberi dampak dan manfaat bagi daerah atau masyarakat secara berkelanjutan,” terang Fatoni.
Sebagai informasi, berikut daftar daerah yang belum melaporkan inovasinya dalam Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 sampai dengan Rabu, 15 September 2021 pukul 11.00 WIB.
1. Kabupaten Konawe
2. Kabupaten Gorontalo Utara
3. Kabupaten Seram Bagian Timur
4. Kabupaten Fakfak
5. Kabupaten Teluk Bintuni
6. Kabupaten Manokwari
7. Kabupaten Sorong Selatan
8. Kabupaten Sorong
9. Kabupaten Kepulauan Yapen
10. Kabupaten Puncak Jaya
11. Kabupaten Mappi
12. Kabupaten Yahukimo
13. Kabupaten Tolikara
14. Kabupaten Sarmi
15. Kabupaten Waropen
16. Kabupaten Supiori
17. Kabupaten Mamberamo Raya
18. Kabupaten Tambrauw
19. Kabupaten Maybrat
20. Kabupaten Memberamo Tengah
21. Kabupaten Yalimo
22. Kabupaten Lanny Jaya
23. Kabupaten Puncak
24. Kabupaten Dogiyai
25. Kabupaten Intan Jaya
26. Kabupaten Deiyai
27. Kabupaten Mahakam Ulu
28. Kabupaten Pegunungan Arfak
29. Kota Sorong
