JAKARTA, NUSANTARA INFO: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat konektivitas transportasi laut melalui program Pelayaran Perintis untuk melayani masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Pada 2026, sebanyak 107 trayek kapal perintis penumpang beroperasi dengan menjangkau 486 pelabuhan di 184 kabupaten/kota pada 28 provinsi di Indonesia.
Program tersebut tidak hanya membuka akses transportasi bagi masyarakat kepulauan dan wilayah yang belum terlayani optimal oleh angkutan komersial, tetapi juga mendukung distribusi logistik, menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta menekan disparitas harga antarwilayah.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Budi Mantoro, mengatakan keberadaan kapal perintis menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat di wilayah 3TP tetap memiliki akses transportasi laut yang terjangkau.
“Keberadaan Pelayaran Perintis menjadi bagian penting dalam memastikan akses transportasi laut tetap tersedia bagi masyarakat di wilayah yang belum dilayani secara optimal oleh angkutan komersial,” kata Budi di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurut dia, penyelenggaraan 107 trayek kapal perintis penumpang pada 2026 didukung 107 unit kapal. Jaringan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga konektivitas antarpulau, terutama di daerah yang secara geografis sulit dijangkau melalui transportasi darat maupun udara.
Wilayah Timur Mendominasi Trayek Kapal Perintis
Dari total 107 trayek yang beroperasi, sebanyak 54 trayek atau sekitar 51 persen berada di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, 41 trayek atau sekitar 38 persen melayani wilayah tengah dan 12 trayek atau sekitar 11 persen beroperasi di wilayah barat.
Sebaran tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan layanan transportasi laut di kawasan timur Indonesia yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan keterbatasan akses transportasi.
Kapal perintis menjadi penghubung bagi masyarakat untuk menjangkau berbagai pusat kegiatan, mulai dari pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pasar dan pusat perekonomian.
“Yang diangkut kapal perintis bukan hanya penumpang dan barang, tetapi juga akses masyarakat terhadap pusat pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, pasar, dan wilayah lainnya,” ujar Budi.
Peran tersebut semakin terlihat dari capaian operasional kapal perintis penumpang selama lebih dari satu dekade terakhir.
Sejak 2015 hingga 2026, layanan ini telah merealisasikan 28.564 voyage atau perjalanan pelayaran. Dalam periode tersebut, jumlah angkutan tercatat mencapai 9.267.338 penumpang dan 1.590.328 ton barang.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kapal perintis tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah kepulauan.
Tol Laut Layani 100 Pelabuhan, Muatan Balik Capai 6.660 TEUs
Selain angkutan penumpang, Kemenhub memperkuat konektivitas logistik melalui Angkutan Perintis Barang yang dikenal luas sebagai program Tol Laut.
Hingga semester I 2026, layanan tersebut telah merealisasikan 557 voyage dengan melayani 100 pelabuhan, mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia.
Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Laut, muatan berangkat tercatat sekitar 21.762 TEUs dan 1.682,42 ton. Sementara itu, muatan balik mencapai 6.660 TEUs.
TEUs merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas peti kemas berdasarkan ukuran kontainer standar 20 kaki.
Keberadaan muatan balik menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan efektivitas distribusi logistik. Arus barang yang tidak hanya bergerak dari wilayah barat menuju timur, tetapi juga kembali dari wilayah tujuan, berpotensi membantu meningkatkan pemanfaatan kapasitas angkutan dan efisiensi rantai pasok.
Budi menegaskan, penguatan konektivitas penumpang perlu berjalan beriringan dengan peningkatan efektivitas angkutan barang agar kebutuhan masyarakat di wilayah 3TP dapat terpenuhi secara lebih baik.
“Penguatan konektivitas penumpang harus berjalan beriringan dengan penguatan konektivitas logistik. Dengan distribusi barang yang semakin efektif, kita berharap ketersediaan kebutuhan masyarakat dapat terjaga dan disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” katanya.
Melalui Tol Laut, pemerintah berupaya memperbaiki distribusi barang menuju wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan biaya logistik relatif tinggi. Namun, efektivitas program tersebut juga bergantung pada keseimbangan muatan, kelancaran distribusi lanjutan, serta keterjangkauan biaya pengiriman hingga ke masyarakat.
Angkutan Rede Perkuat Konektivitas Pulau-Pulau Kecil
Konektivitas transportasi laut juga diperkuat melalui layanan angkutan rede yang melayani perjalanan antarpulau dalam jarak relatif dekat.
Layanan ini telah menjangkau 56 pelabuhan singgah di 25 kabupaten/kota pada 11 provinsi. Realisasi operasionalnya tercatat mencapai 411 trip, dengan jumlah penumpang naik dan turun sebanyak 32.526 orang.
Capaian tersebut mencerminkan kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan dan pesisir yang memerlukan penghubung transportasi untuk perjalanan lokal.
Menurut Budi, angkutan rede memiliki fungsi melengkapi jaringan kapal perintis penumpang dan angkutan perintis barang. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat hubungan transportasi antarpulau kecil sekaligus mendukung distribusi logistik lokal.
“Selain penghubung transportasi antarwilayah kecil dan mendukung distribusi logistik lokal, rede juga diharapkan memperkuat jaringan transportasi laut yang melengkapi layanan kapal perintis penumpang dan angkutan perintis barang (Tol Laut),” ujarnya.
Integrasi ketiga layanan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun jaringan transportasi laut yang menjangkau berbagai skala wilayah, mulai dari pelabuhan penghubung utama hingga pulau-pulau kecil yang membutuhkan layanan reguler.
Kemenhub Optimalkan Subsidi Angkutan Perintis
Ke depan, Kemenhub juga melakukan optimalisasi penyelenggaraan angkutan perintis barang, termasuk melalui penyesuaian mekanisme subsidi di sejumlah pelabuhan.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperkuat efektivitas distribusi logistik. Penyesuaian mekanisme subsidi diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik setiap wilayah.
Di sisi lain, pengembangan jaringan Pelayaran Perintis tetap diarahkan untuk mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, serta kualitas pelayanan.
Budi menegaskan, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah trayek yang diselenggarakan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Orientasi kita bukan hanya berapa banyak trayek yang diselenggarakan, tetapi sejauh mana layanan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat konektivitas antarpulau. Pelayaran perintis harus terus hadir sebagai penghubung antardaerah dan sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang semakin terkoneksi,” tutup Budi. (*)
