Jakarta, Nusantara Info: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersikap serius menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah. Dasco juga mendorong BGN melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas penyebabnya.
“Jadi begini, kita turut prihatin terhadap kejadian-kejadian makan MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Tentunya kita meminta kepada BGN menyikapi hal ini dengan serius, dan meminta APH ikut melakukan investigasi lapangan untuk membedakan mana benar-benar keracunan, mana kelalaian, dan mana yang mungkin sengaja,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dasco menilai publik perlu memberi kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Evaluasi penting dilakukan agar program ini kembali berjalan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan Komisi IX DPR RI telah memantau perkembangan kasus ini dan siap mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi program MBG.
KSP: Pemerintah Sudah Berikan Saran
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari juga menanggapi kasus ini. Ia menyebut pemerintah sudah memberikan berbagai saran dan masukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita sudah berikan saran-saran, sertifikat layak higienis, hingga pengawasan oleh puskesmas. Semoga bisa teratasi,” kata Qodari saat mendampingi Wapres Gibran Rakabuming di Palembang.
Bareskrim Turun Tangan
Bareskrim Polri ikut memberikan asistensi kepada Polda jajaran dalam menangani kasus dugaan keracunan MBG. Penanganan kasus akan dilakukan oleh polda dan polres masing-masing daerah, sementara Bareskrim fokus pada asistensi dan koordinasi.
“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani oleh polda masing-masing. Kita melakukan asistensi supaya kita dapatkan fakta untuk keamanan pangan itu sendiri,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf.
Penyidik Bareskrim juga sudah mendatangi sejumlah dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk memastikan kualitas bahan pokok yang digunakan.
BGN Terapkan SOP Baru
Menanggapi rentetan kasus tersebut, Badan Gizi Nasional menerapkan prosedur operasi standar (SOP) baru. Salah satunya mewajibkan setiap koki di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki sertifikat resmi dari lembaga kompeten.
“Semua koki yang di dapur harus bersertifikasi. Selain itu, yayasan harus menyediakan koki pendamping untuk memperketat pengawasan,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, Kamis (25/9/2025).
Nanik menegaskan kebijakan ini dilakukan agar pengawasan tidak hanya dari pihak BGN, tetapi juga melibatkan yayasan mitra yang bertanggung jawab langsung terhadap operasional dapur MBG.
Program Makan Bergizi Gratis tercatat mengalami beberapa kasus keracunan massal, seperti di Cipongkor, Bandung Barat, dengan 1.333 siswa terdampak. Di Ketapang, Kalimantan Barat, keracunan diduga berasal dari lauk hiu goreng yang tinggi merkuri.
Dengan berbagai langkah investigasi, asistensi kepolisian, serta perbaikan SOP dari BGN, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat kembali berjalan sesuai tujuannya: memberikan gizi sehat dan aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. (*)
