Jakarta, Nusantara Info: Gubernur Provinsi Papua, Mathius Fakhiri menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Tanah Papua harus dimulai dari penguatan konektivitas antarwilayah. Langkah ini dinilai sebagai kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Fakhiri usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama lima gubernur daerah otonom baru (DOB) di Tanah Papua, yang digelar di Kantor Kemenko Infra, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Pertemuan itu membahas agenda strategis pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Papua, termasuk pembukaan kawasan ekonomi baru, peningkatan akses transportasi darat, laut, dan udara, serta penyelesaian proyek jalan Trans Papua sebagai prioritas utama pembangunan konektivitas di kawasan timur Indonesia.
“Pembangunan Papua tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat konektivitas. Jalan Trans Jayapura–Wamena, misalnya, harus benar-benar tembus dan berkualitas baik. Kalau jalur ini berfungsi maksimal, hasil pertanian dari Keerom dan Kabupaten Jayapura bisa tiba di Wamena hanya dalam satu hari,” ujar Fakhiri.
Menurutnya, konektivitas yang baik akan menjadi katalis pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di Tanah Papua. Dengan transportasi darat, laut, dan udara yang saling terhubung, distribusi logistik akan lebih cepat, biaya transportasi menurun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara nyata.
“Kita ingin Papua tumbuh merata. Jangan hanya pesisir dan kota yang maju, tapi daerah pegunungan juga harus bisa menikmati akses dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fakhiri menjelaskan bahwa salah satu fokus pembangunan ke depan adalah membuka jalur darat Wamena–Puncak–Puncak Jaya–Intan Jaya hingga Papua Tengah, yang diyakini akan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang lintasan tersebut.
Selain infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi Papua juga berkomitmen memperkuat armada laut dan logistik antarwilayah, terutama di kawasan pesisir utara seperti Sarmi, Yapen, dan Waropen.
“Papua membutuhkan dukungan armada laut yang memadai agar mobilitas barang dan jasa antar kabupaten bisa berjalan cepat dan efisien,” terangnya.
Gubernur Fakhiri menyambut positif komitmen pemerintah pusat melalui Kemenko Infra dan kementerian teknis lainnya dalam mempercepat pembangunan di Papua. Ia menilai, kehadiran Menko AHY membawa semangat baru dalam membangun Papua secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Menko AHY yang ingin memastikan Papua mendapatkan perhatian serius. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring, agar pembangunan tidak lagi bersifat parsial, tapi terintegrasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas pemangku kepentingan merupakan fondasi penting agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan pedalaman.
Selain infrastruktur, Fakhiri menekankan bahwa pembangunan Papua harus berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Program pembangunan diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP).
“Papua punya potensi besar, baik sumber daya alam maupun manusia. Tugas kita adalah memastikan pembangunan berjalan adil dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, Papua akan damai,” pungkas Gubernur Fakhiri. (ADV)
