Jakarta, Nusantara Info: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 31 Oktober 2025. Pemerintah memastikan angka tersebut masih berada pada batas yang aman dan jauh lebih rendah dari target outlook APBN tahun berjalan.
“Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN sebesar 2,78 persen PDB untuk saat ini,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Pendapatan Negara Capai Rp2.113 Triliun
Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan bahwa pendapatan negara telah mencapai Rp2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari outlook 2025. Kontribusi terbesar masih berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp1.708,3 triliun (71,6 persen), sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menyumbang Rp402,4 triliun atau 84,3 persen.
Purbaya menegaskan bahwa realisasi PNBP tahun ini telah melampaui total capaian tahun 2024, menjadi bukti optimalisasi sumber penerimaan nonpajak.
Dari sisi belanja, realisasi APBN hingga Oktober 2025 tercatat Rp2.593,0 triliun atau 73,5 persen dari proyeksi dengan rincian belanja pemerintah pusat Rp1.879,6 triliun (70,6 persen), dan Transfe ke Daerah Rp713,4 triliun (82,6 persen)
“Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung pembangunan infrastruktur, serta mengawal reformasi struktural,” kata Purbaya.
Defisit Keseimbangan Primer Rp45 Triliun
Berdasarkan realisasi hingga Oktober, defisit keseimbangan primer tercatat Rp45 triliun. Di tengah kondisi global yang bergejolak, pemerintah menekankan bahwa disiplin fiskal tetap menjadi prioritas utama.
“Secara keseluruhan, realisasi APBN menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent dalam menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global,” tutur Purbaya.
Dengan capaian ini, pemerintah memastikan bahwa stabilitas fiskal tetap terjaga dan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. (*)
