Sibolga, Nusantara Info: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA turun langsung ke lokasi bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Rabu (26/11/2025).
Bencana yang terjadi sejak Senin (24/11/2024) itu berdampak luas. Di Kota Sibolga empat kecamatan terdampak, sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) terdapat 20 kecamatan yang mengalami kerusakan dan gangguan akibat banjir serta longsor di enam titik lokasi.
“Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk memimpin langsung tim ke lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” ujar Safrizal di sela peninjauan.
Ribuan Warga Mengungsi, Jalur Darat Terputus Total
Safrizal menjelaskan, hujan deras yang mengguyur wilayah Sibolga–Tapteng sejak Senin hingga Selasa memicu rangkaian longsor yang menyebabkan ribuan warga harus mengungsi. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah Aceh.
Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, dan Damkar telah dikerahkan untuk membantu evakuasi warga hingga Selasa siang.
“Satpol PP dan Damkar kita sangat responsif dalam menangani bencana dan mengevakuasi korban. Malam ini, Kemendagri bersama BNPB akan membangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara, karena jalur darat terputus total,” terang Safrizal.
Selain posko, pemerintah pusat juga akan mengirimkan bantuan tenda dan perlengkapan darurat lainnya yang sangat dibutuhkan di lapangan.
Mendagri Sudah Terbitkan Surat Edaran Kesiapsiagaan
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ pada 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi.
Menindaklanjuti edaran itu, Kemendagri telah mengumpulkan BPBD, Satpol PP, Damkar, serta perangkat daerah lainnya dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Nasional yang digelar pada Jumat (21/11/2025).
Dalam arahannya, Safrizal menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini berada pada risiko tinggi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, serta kerentanan wilayah menjadi faktor utama yang harus diantisipasi.
“Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur dalam kondisi siap. Momentum respon pertama saat bencana terjadi sangat penting,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Safrizal meminta seluruh pemerintah daerah segera menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi dengan melibatkan unsur BPBD, Satpol PP, Damkar, TNI/Polri, Relawan (Satlinmas, Redkar, dan lainnya), dan pemangku kepentingan terkait
“Daerah harus memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik. Jangan kendor sedikit pun dalam kesiapsiagaan,” tutup Safrizal. (ADV)
