Jakarta, Nusantara Info: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra, khususnya Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Kamis (15/1/2026).
Rapat koordinasi ini membahas perkembangan penanganan pascabencana secara komprehensif, mulai dari pendataan dampak bencana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, hingga progres rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta layanan pemerintahan di daerah.
Dalam forum tersebut, Mendagri menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan program pemulihan dapat berjalan terarah, terukur, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah terdampak.
Salah satu fokus utama dalam rapat adalah penguatan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi. Posko diharapkan mampu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan pelaksanaan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini. Pendekatan berbasis data tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pemulihan berjalan efektif dan transparan.
Selain aspek teknis, rapat juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang terkoordinasi dan konsisten. Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara jelas, akurat, dan berkesinambungan kepada masyarakat, sehingga publik dapat memantau progres rehabilitasi dan rekonstruksi secara terbuka serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
Khusus dalam hal komunikasi publik, Mendagri menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana, yang terintegrasi dengan Media Center Menteri Komunikasi dan Digital.
“Untuk komunikasi publik yang di Aceh, posko harus spesifik menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, dengan progres hari per hari. Kontak person Pak Safrizal, yang merupakan Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh 2024–2025 yang juga orang Aceh,” ujar Mendagri.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik.
“Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Safrizal.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan berkelanjutan kepada pemerintah daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri berkomitmen mengawal kinerja Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak, sehingga aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dapat segera kembali berjalan normal. (*)
