Jakarta, Nusantara Info: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya hanya bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto, merespons pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Ebenezer atau Noel yang menyebut Bendahara Negara akan “di-Noel-kan”.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri Sidang Terbuka Satuan Tugas Debottlenecking di Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia menegaskan tidak terpengaruh oleh isu maupun tekanan di luar jalur resmi pemerintahan.
“Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya tanggung jawab ke presiden. Yang lain saya nggak peduli,” ujar Purbaya.
Purbaya juga mengaku tidak memahami maksud dari pernyataan Noel yang menyebut dirinya akan mengalami nasib serupa.
“Saya nggak ngerti apa sih maksudnya?” ucapnya singkat.
Saat ditanya soal kemungkinan dijerat kasus hukum seperti yang dialami Noel, Purbaya menekankan adanya perbedaan mendasar antara dirinya dan mantan Wamenaker tersebut.
“Noel kan terima (duit), kan gue enggak terima duit. Gaji gue gede di sini, cukup,” katanya.
Lebih lanjut, Purbaya membantah anggapan bahwa kebijakan reformasi pajak dan bea cukai yang tengah ia jalankan mengganggu kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, selama tidak menerima uang di luar gaji resmi, posisinya sebagai pejabat negara aman secara hukum.
“Biar aja, kita kan tetap aja akan dengan reformasi. Noel, Noel, saya, saya. Yang penting kan saya enggak terima uang,” ujarnya.
Purbaya menilai risiko hukum baru muncul ketika seorang pejabat mulai menerima uang di luar ketentuan. Hal tersebut, menurutnya, akan melemahkan posisi dalam mengambil keputusan strategis.
“Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Enggak bisa gerak ke sana, ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa. Karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan,” tuturnya.
Meski demikian, ia tidak menampik kemungkinan adanya upaya jebakan, meskipun dinilai kecil tanpa adanya latar belakang kasus yang kuat.
“Mungkin kalau ada yang jebak, taruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin terjadi. Tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa,” katanya.
Sebelumnya, Noel mengklaim memperoleh informasi A1 bahwa Menkeu Purbaya Yudhi akan “di-Noel-kan”, istilah yang merujuk pada penangkapan dirinya dalam kasus korupsi yang menurut Noel sarat rekayasa.
“Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih. Saya dapat informasi A1, Pak Purbaya akan di-‘Noel’-kan,” kata Noel di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Noel juga menyebut bahwa pihak yang mengganggu “pesta para bandit” akan diserang oleh “anjing liar”, meski tidak merinci siapa pihak yang dimaksud. Ia bahkan menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru memerangi negara di tengah situasi bencana alam.
Dalam perkara yang menjeratnya, Noel didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 dengan total nilai Rp6,5 miliar. Ia disebut menerima uang tunai Rp70 juta, gratifikasi senilai Rp3,365 miliar, serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler.
Sementara itu, KPK belum memberikan tanggapan khusus terkait klaim Noel mengenai Menkeu Purbaya. Namun, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa praktik korupsi akibat penyalahgunaan kewenangan masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan.
“Pada titik inilah kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat berubah menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri,” ujar Budi. (*)
