Jakarta, Nusantara Info: Presiden Prabowo Subianto mengakui Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih menghadapi berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya. Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan segera bertindak untuk memperbaiki berbagai kelemahan, termasuk menindak setiap bentuk penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi, sebagaimana dilakukan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Presiden, setiap program berskala nasional yang menyentuh jutaan masyarakat memiliki tantangan dalam implementasi. Karena itu, pemerintah memilih melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan daripada menghentikan program yang dinilai strategis bagi kepentingan rakyat.
“Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan, sama dengan MBG ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki,” katanya
KDMP Dinilai Strategis Bangkitkan Ekonomi Desa
Prabowo menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.
Melalui koperasi tersebut, pemerintah ingin membangun sistem ekonomi yang lebih adil dengan memperkuat posisi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa dalam rantai distribusi barang dan jasa.
Menurutnya, keberadaan KDMP bukan hanya sebagai lembaga usaha desa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi nasional dari bawah.
Pangkas Ketergantungan pada Rentenir
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah masih tingginya ketergantungan petani terhadap pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi.
Prabowo menilai kondisi tersebut membuat petani semakin sulit berkembang karena sebagian besar hasil usaha habis untuk membayar utang dan biaya distribusi.
Melalui KDMP, pemerintah ingin menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, sehat, dan terjangkau sehingga petani tidak lagi bergantung pada praktik pinjaman yang memberatkan.
Rantai Pasok Dinilai Terlalu Panjang
Selain persoalan pembiayaan, Presiden juga menyoroti panjangnya rantai distribusi hasil pertanian yang menyebabkan harga di tingkat konsumen tetap tinggi, sementara pendapatan petani relatif rendah.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut membuat keuntungan lebih banyak dinikmati oleh para perantara dibandingkan produsen maupun konsumen.
“Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30 persen sepertiga, yang dinikmati oleh konsumen 30 persen, yang 40 persen dinikmati oleh middleman (tengkulak), ya sulit ada kemakmuran,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah berharap kehadiran KDMP mampu memangkas mata rantai distribusi sehingga petani memperoleh harga jual yang lebih baik, sementara masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Keamanan Ekonomi Jangka Panjang
Prabowo menilai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat dan berkeadilan.
Menurutnya, jika koperasi mampu memperpendek rantai pasok, memperkuat akses pembiayaan, dan meningkatkan kesejahteraan petani, maka dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
“Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” tegas Prabowo.
Pemerintah pun menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KDMP agar program tersebut berjalan sesuai tujuan, sekaligus memastikan setiap penyimpangan dapat segera ditangani sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
