JAKARTA, NUSANTARA INFO: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap pengalamannya menyekolahkan anak di Jakarta dan Singapura. Menurutnya, biaya pendidikan di Jakarta justru lebih tinggi dibandingkan saat dirinya menyekolahkan anak ketika menempuh pendidikan doktor (S3) di Singapura pada 2008.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Menara Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026). Pengalaman itu disampaikannya sebagai contoh manfaat digitalisasi layanan publik dalam mendukung efisiensi pelayanan pemerintah, termasuk di sektor pendidikan.
“Saya melihat, mohon maaf ini, saya tidak membanggakan Singapura, tapi pengalaman saja. Saya merasa kok lebih murah di Singapura nyekolahin anak dibandingkan dengan saya di Jakarta, jujur saja,” kata Tito.
Biaya Sekolah hingga Transportasi Jadi Beban
Dalam paparannya, Tito menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan saat menyekolahkan tiga anaknya di salah satu sekolah favorit di Jakarta Selatan. Menurutnya, pengeluaran tidak hanya berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), tetapi juga mencakup uang saku, transportasi, hingga biaya operasional kendaraan.
Ia menyebut biaya sekolah mencapai sekitar Rp1,6 juta per anak setiap bulan. Dengan tiga anak, total biaya pendidikan mencapai Rp4,8 juta.
Selain itu, Tito mengaku harus menyediakan uang saku sekitar Rp50.000 per anak setiap hari atau sekitar Rp150.000 per hari untuk ketiga anaknya.
Jarak rumah yang cukup jauh dari sekolah juga membuatnya harus menyediakan kendaraan beserta biaya bahan bakar dan sopir, yang menurutnya menambah pengeluaran hingga sekitar Rp4,8 juta.
Pengalaman Berbeda Saat Tinggal di Singapura
Tito kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan pengalamannya saat tinggal di Singapura pada 2008. Ia menilai sistem pendidikan di negara tersebut lebih efisien karena kualitas sekolah telah distandardisasi oleh pemerintah sehingga tidak terjadi kesenjangan yang mencolok antar sekolah.
Selain itu, sistem penempatan siswa dilakukan melalui layanan publik digital sehingga sekolah yang diperoleh umumnya berada dekat dengan tempat tinggal.
“Saya ingat betul bayarnya 100 dollar Singapura per bulan. Saat itu kurs masih Rp6.000, tahun 2008, jadi hanya Rp600.000, sedangkan di tempat yang lama, di Jakarta, Rp1,6 juta. Dan kemudian, kita sekolah jalan kaki, karena cuma 5-7 menit. Mereka lebih sehat, tidak perlu beli mobil,” terang Tito.
Menurutnya, kedekatan antara sekolah dan tempat tinggal tidak hanya mengurangi biaya transportasi, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan karena anak-anak dapat berjalan kaki ke sekolah.
Digitalisasi Permudah Akses Layanan Publik
Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat sistem pendidikan di Singapura berjalan lebih efisien adalah penerapan e-government atau digitalisasi layanan publik.
Saat itu, berbagai proses administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah hingga layanan publik lainnya, telah dilakukan secara daring melalui portal pemerintah. Menurut Tito, sistem tersebut memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan.
Pengalaman tersebut dijadikan contoh dalam Rakornas Dukcapil untuk menunjukkan pentingnya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.
Tito menilai digitalisasi layanan publik akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah pun terus mendorong penguatan SPBE sebagai bagian dari transformasi digital nasional guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (*)
