JAKARTA, NUSANTARA INFO: Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak awal pemerintahannya, sebanyak 328 BUMN disebut telah ditutup dan langkah tersebut diklaim menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, yang dikutip pada Rabu (16/9/2026).
“BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” katanya.
Menurut Prabowo, efisiensi tersebut belum berhenti. Pemerintah masih menargetkan penutupan sekitar 400 BUMN lainnya hingga akhir 2026.
Jika seluruh proses tersebut terealisasi, Prabowo menyebut pemerintah berpotensi menutup sekitar 750 BUMN. Dari restrukturisasi tersebut, penghematan yang diklaim pemerintah dapat mencapai Rp100 triliun.
Efisiensi BUMN dan Penghematan Negara
Prabowo menjelaskan penutupan dilakukan terhadap BUMN yang dinilai sudah tidak memberikan keuntungan. Pemerintah, kata dia, juga berupaya memperketat tata kelola dan memastikan perusahaan milik negara menjalankan kegiatan usaha sesuai aturan.
Presiden menilai efisiensi tidak hanya berkaitan dengan jumlah perusahaan, tetapi juga biaya yang muncul dari keberadaan struktur perusahaan yang dinilai tidak lagi produktif.
Komponen biaya yang disebut Prabowo antara lain gaji jajaran direksi dan komisaris, penyewaan gedung serta kendaraan, hingga biaya rapat kerja.
“Uang itu banyak di Indonesia, (tetapi) yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menjelaskan upaya pemerintah meningkatkan efisiensi dan menekan kebocoran dalam pengelolaan perusahaan negara.
Namun, angka 328 BUMN yang disebut telah ditutup, serta proyeksi penutupan hingga mencapai sekitar 750 entitas, merupakan klaim yang disampaikan Presiden dalam program tersebut. Rincian mengenai nama perusahaan, status badan hukum masing-masing entitas, mekanisme penutupan, serta perhitungan penghematan Rp50 triliun dan proyeksi Rp100 triliun perlu dilihat dalam data dan dokumen resmi pemerintah agar dapat diketahui secara lebih rinci.
Pupuk Indonesia Disebut Cetak Kinerja Positif
Di tengah kebijakan efisiensi, Prabowo juga menyoroti kinerja sejumlah BUMN yang menurutnya justru mengalami peningkatan signifikan.
Salah satunya PT Pupuk Indonesia. Prabowo menyebut laba bersih perusahaan tersebut meningkat hingga 252 persen, meskipun pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
“PT Pupuk, Direktur Utamanya luar biasa. PT Pupuk untung bersih naik 252 persen. Padahal, kita turunkan harga pupuk 20 persen. Dan dengan turun 20 persen, volume tambah, pupuk di mana-mana banyak, PT Pupuk untung 252 persen,” ungkap Prabowo.
Menurut dia, peningkatan kinerja tersebut menunjukkan efisiensi dan kebijakan penurunan harga tidak selalu harus berujung pada penurunan keuntungan perusahaan.
Prabowo juga menyinggung PT Timah Tbk. Dia mengklaim keuntungan perusahaan pertambangan tersebut meningkat sekitar sembilan kali lipat dibandingkan 2025.
“PT Timah sekarang untung. Untungnya Anda mungkin tidak percaya, PT Timah itu keuntungannya sembilan kali, 900 persen,” terangnya.
Angka-angka tersebut merupakan pernyataan Presiden dalam program Presiden Prabowo Menjawab. Untuk melihat besaran kenaikan laba secara akurat, perbandingan perlu merujuk pada laporan keuangan resmi masing-masing perusahaan dan periode yang digunakan.
Tekankan Tata Kelola BUMN
Prabowo mengaitkan peningkatan kinerja BUMN dengan perubahan pola pengelolaan perusahaan negara. Dia menegaskan pemerintah ingin memastikan direksi dan jajaran pengelola BUMN bekerja untuk kepentingan perusahaan dan negara.
“Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara,” tegas Prabowo.
Pemerintah memang menjadikan efisiensi dan perbaikan tata kelola BUMN sebagai bagian dari agenda pengelolaan perusahaan negara. Langkah tersebut mencakup penataan perusahaan, penguatan pengawasan, serta upaya meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
Di sisi lain, penutupan atau penggabungan perusahaan negara juga memiliki konsekuensi terhadap struktur usaha, aset, kewajiban, serta tenaga kerja. Karena itu, realisasi target penutupan ratusan BUMN akan menjadi bagian penting untuk dilihat melalui keputusan resmi pemerintah dan perkembangan kinerja masing-masing entitas.
Dengan target efisiensi yang disebut mencapai 750 BUMN dan potensi penghematan hingga Rp100 triliun, kebijakan restrukturisasi tersebut menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam menata perusahaan milik negara. Perkembangan berikutnya akan menentukan sejauh mana penghematan yang diklaim tersebut terealisasi dalam keuangan negara dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja BUMN. (*)
