BANYUMAS, NUSANTARA INFO: Kantor Desa Kemutug Kidul, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjadi perhatian publik setelah bangunan barunya tampil megah dengan desain menyerupai Istana Negara. Di balik tampilannya yang ikonik, pemerintah desa menegaskan pembangunan kantor tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tidak menggunakan Dana Desa.
Kepala Desa Kemutug Kidul, Kardi Daryanto, menjelaskan kantor desa baru dibangun secara bertahap selama tiga tahun dengan total anggaran Rp650 juta yang seluruhnya berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Menurut Kardi, pembangunan kantor baru dilakukan karena gedung lama sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus meningkat.
“Awalnya kantor desa lama sudah tidak memadai. Oleh karena itu kami bersama BPD mengusulkan pembangunan kantor desa baru di lokasi bekas lapangan desa agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik,” kata Kardi, Senin (3/8/2026).
Desain Mirip Istana Negara untuk Bangun Kebanggaan Warga
Pemilihan desain yang menyerupai Istana Negara bukan tanpa alasan. Pemerintah desa ingin menghadirkan bangunan yang memiliki identitas kuat sekaligus menjadi simbol kebanggaan masyarakat terhadap desanya.
Menurut Kardi, kantor desa tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang pelayanan publik yang nyaman dan representatif.
“Kami ingin bangunannya berbeda sehingga masyarakat memiliki kebanggaan terhadap kantor desanya. Ada kesan bagus ketika masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Selain memiliki tampilan yang mencolok, kantor desa baru juga dibangun di atas lahan yang lebih luas dengan ukuran sekitar 13 meter x 18 meter, sehingga mampu menampung berbagai aktivitas masyarakat maupun kegiatan pemerintahan desa.
Lokasi baru tersebut dinilai lebih memadai dibandingkan kantor lama, terutama dari sisi kapasitas parkir dan ruang pelayanan yang sebelumnya sering menjadi kendala ketika desa menggelar kegiatan dengan jumlah peserta yang besar.
Dibangun Bertahap Selama Tiga Tahun
Kardi menegaskan pembangunan kantor desa dilakukan secara bertahap sejak 2022 menggunakan bantuan keuangan dari bupati.
Total anggaran sebesar Rp650 juta terdiri dari:
- Rp200 juta pada 2022
- Rp300 juta pada 2023
- Rp150 juta pada 2025
Selain dukungan pemerintah daerah, proses pembangunan juga melibatkan partisipasi warga melalui kegiatan gotong royong pada tahap awal pembangunan.
“Itu bantuan keuangan bupati, bukan Dana Desa, sehingga tidak berkaitan dengan pemotongan anggaran Dana Desa,” tegasnya.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan anggapan yang berkembang bahwa pembangunan kantor desa menghabiskan Dana Desa di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Dana Desa Menurun, Infrastruktur Terpaksa Ditunda
Di sisi lain, Kardi mengakui pemerintah desa saat ini menghadapi tantangan akibat menurunnya alokasi Dana Desa.
Ia menyebut anggaran Dana Desa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp973 juta kini turun menjadi sekitar Rp374 juta.
“Alokasi Dana Desa yang sebelumnya sekitar Rp973 juta pada tahun anggaran sebelumnya turun menjadi sekitar Rp374 juta pada tahun ini,” katanya.
Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap sejumlah program pembangunan desa, terutama sektor infrastruktur.
Beberapa proyek pembangunan jalan desa maupun jaringan irigasi terpaksa ditunda karena pemerintah desa harus memprioritaskan kebutuhan yang bersifat wajib.
“Yang paling terdampak adalah pembangunan infrastruktur. Beberapa rencana pembangunan jalan dan irigasi terpaksa dibatalkan karena kemampuan anggaran terbatas,” terang Kardi.
Program pemberdayaan masyarakat melalui skema padat karya juga mengalami pengurangan sehingga memunculkan keluhan dari sebagian warga.
Meski demikian, pemerintah desa memastikan pelayanan administrasi kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan menjadi prioritas utama.
Potensi Wisata Belum Menjadi Sumber PAD Desa
Kemutug Kidul juga memiliki potensi wisata yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). Namun hingga kini kontribusinya masih relatif kecil.
Menurut Kardi, kawasan wisata di desa tersebut masih dikelola secara swadaya oleh para sukarelawan dan belum menjadi unit usaha resmi milik desa.
Pendapatan yang dihasilkan dari sektor wisata rata-rata berkisar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, terutama saat akhir pekan maupun musim libur.
Kondisi tersebut membuat pemerintah desa masih bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program pembangunan.
Kantor Desa Representatif Dinilai Tingkatkan Pelayanan Publik
Pembangunan kantor desa yang lebih representatif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi sekaligus menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Dengan fasilitas yang lebih memadai, ruang pelayanan yang lebih luas, serta akses yang lebih nyaman, pemerintah desa optimistis masyarakat akan memperoleh layanan publik yang lebih cepat dan efektif.
Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan akibat menurunnya Dana Desa, Pemerintah Desa Kemutug Kidul menilai keberadaan kantor desa baru menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. (*)
Ikuti terus berita terbaru seputar pemerintahan desa, pembangunan daerah, dan kebijakan publik hanya di Nusantara Info untuk mendapatkan informasi yang akurat, mendalam, dan terpercaya.
