BATAM, NUSANTARA INFO: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemberian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch 2 ini diawali dari Regional Sumatra dan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).
Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk mendorong daerah menghasilkan kinerja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Fatoni, penghargaan tersebut juga dirancang untuk menciptakan kompetisi yang sehat antardaerah.
“Dengan adanya penghargaan ini, ada kompetisi yang sehat di daerah. Daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.
Berbeda dengan penilaian sebelumnya yang mencakup antara lain penurunan kemiskinan, stunting, pengangguran, pembiayaan kreatif dan pengendalian inflasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch 2 menetapkan empat kategori penilaian.
Keempat kategori tersebut meliputi lingkungan dan persampahan, akses dan kualitas layanan kesehatan, akses serta kelayakan pendidikan, serta dukungan terhadap program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pada kategori lingkungan dan persampahan, pemerintah daerah dinilai berdasarkan upaya mengoptimalkan program lingkungan asri, capaian yang telah diperoleh serta dukungan penganggaran.
Melalui kategori ini, Kemendagri berharap kompetisi antardaerah dapat mendorong pemerintah daerah semakin serius menangani persoalan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.
Sektor kesehatan menjadi kategori kedua. Sebagai layanan dasar, pemerintah daerah dituntut memberikan akses pelayanan yang luas kepada masyarakat, baik melalui fasilitas, program, tenaga kesehatan maupun dukungan anggaran.
“Ini merupakan layanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Maka pemerintah daerah harus serius untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan,” kata Fatoni.
Selanjutnya, kategori pendidikan menilai upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana, mendukung ketersediaan guru serta proses belajar mengajar.
Selain itu, penganggaran dan kolaborasi dengan BUMN, BUMD, swasta, masyarakat serta dunia pendidikan juga menjadi bagian penting dalam penilaian.
Kategori keempat berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah tiga juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penilaian mencakup regulasi, pemberian insentif atau kompensasi BPHTB dan PBG, dukungan anggaran, capaian pembangunan serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk CSR dan Baznas.
Fatoni menjelaskan, seluruh proses penilaian dilakukan secara komprehensif dan berbasis data. Data penilaian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian/lembaga terkait serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk informasi dukungan anggaran melalui APBD.
Penilaian juga diperkuat dengan peninjauan lapangan, paparan, wawancara dan pendalaman terhadap berbagai capaian pemerintah daerah.
Untuk Regional Sumatra, penghargaan mencakup pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sesuai kategori yang telah ditetapkan. Setelah Sumatra, rangkaian apresiasi akan dilanjutkan ke Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara hingga Papua.
Bagi Kemendagri, penghargaan bukan merupakan tujuan akhir. Peningkatan kinerja pemerintah daerah diharapkan berujung pada pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran, efektif dan efisien, sekaligus memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fatoni juga menegaskan agar kepala daerah tidak hanya berorientasi pada bidang yang sedang mendapatkan penghargaan. Seluruh potensi daerah harus dioptimalkan dan seluruh program pemerintah harus dijalankan secara maksimal.
“Kata kuncinya kita maksimalkan seluruh kinerja, kita optimalkan seluruh potensi, dan kita bekerja keras agar seluruh program pemerintah bisa berjalan, bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
