SIDOARJO, NUSANTARA INFO: Kasus gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini, ratusan santri di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG yang disalurkan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin.
Berdasarkan data terbaru hingga Rabu (2/9/2026), jumlah penerima manfaat yang terdampak mencapai 566 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 431 orang merupakan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin.
Sebagian santri harus dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Kondisi para korban disebut berbeda-beda karena dipengaruhi kondisi fisik masing-masing.
Ketua Yayasan Ponpes Manba’ul Hikam Tanggulangin, Abdul Wachid Harun, mengatakan seluruh santri jenjang SMP hingga SMA di lingkungan pesantren yang jumlahnya sekitar 1.000 orang mengonsumsi makanan MBG yang berasal dari SPPG Kalitengah.
“Hari ini yang dievakuasi ke rumah sakit 431. Ya kondisi kekuatan fisik masing-masing santri beda-beda,” kata Abdul Wachid, Rabu (2/9/2026).
Santap Menu MBG, Santri Kemudian Mengalami Gangguan Kesehatan
Makanan yang dikonsumsi para santri merupakan menu MBG yang diproduksi SPPG Kalitengah. Menu tersebut terdiri atas nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu Bali, tumis buncis baby corn, dan apel.
Kepala SPPG Kalitengah, Rafli Ridho, mengakui makanan tersebut diproduksi pihaknya sebelum kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat.
Rafli mengatakan proses pengolahan makanan dimulai sekitar pukul 05.30 WIB, sedangkan makanan disalurkan kepada penerima sekitar pukul 11.00 WIB.
Menurut dia, makanan yang diproduksi memiliki batas ketahanan sekitar empat jam. Sebelum makanan dikonsumsi, terdapat proses penilaian atau pemeriksaan secara organoleptik oleh PIC dari pihak sekolah.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menilai kondisi makanan sebelum diberikan kepada penerima manfaat.
“Di situ kan ada organoleptik (penguji atau penilai suatu produk). Jadi setiap ke sekolahan itu ada uji yang nantinya itu dicicipi oleh PIC pihak sekolah. Nah, setelah saya tanya, katanya aman, enggak ada masalah di makanan itu. Tapi kenapa kok keracunanlah itu yang saya tidak tahu,” ujar Rafli.
Rafli menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan mengaku menyesal karena ratusan penerima manfaat harus mendapatkan perawatan.
“Mohon maaf ya, saya menyesal,” kata Rafli.
BGN Bantah Ada Belatung dalam Menu MBG
Di tengah kasus tersebut, informasi mengenai dugaan adanya belatung atau ulat dalam makanan MBG juga beredar di media sosial.
Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur membantah informasi tersebut.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi internal bersama Koordinator Wilayah Sidoarjo. Berdasarkan verifikasi tersebut, informasi mengenai adanya ulat atau belatung dalam makanan dinyatakan tidak benar.
“Terkait yang viral di media sosial katanya ada belatung, itu tidak ada. Tidak benar. Tidak benar yang itu,” kata Teguh.
Meski membantah informasi mengenai belatung, BGN tetap mengambil langkah terhadap kasus gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat MBG.
BGN tidak serta-merta menyimpulkan penyebab kejadian tersebut sebelum investigasi selesai. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan ratusan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari SPPG tersebut.
SPPG Tanggulangin Disuspend 30 Hari
Sebagai langkah awal penanganan, BGN menjatuhkan penghentian operasional sementara terhadap SPPG yang terkait dengan kasus tersebut.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumeda mengatakan SPPG Sidoarjo, Tanggulangin, dikenai suspend berat selama 30 hari.
“Kami juga melakukan suspend berat, dengan kategori berat, selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo, Tanggulangin,” ujar Ketut dalam keterangan pers, Rabu (2/9/2026).
Selain penghentian operasional sementara, BGN juga mengusulkan agar kepala SPPG tersebut dicopot dan segera dicarikan pengganti.
Langkah tersebut dilakukan sembari pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan para korban yang menjalani perawatan.
“Selanjutnya pada saat ini kita akan fokus dengan melakukan penyelamatan, bagaimana kesehatan dari anak-anak kita ini di beberapa rumah sakit. Ini yang kita utamakan,” tutur Ketut.
Tim Investigasi BGN Turun ke Sidoarjo
Untuk memastikan penyebab kejadian, BGN Pusat menerjunkan tim investigasi langsung ke Sidoarjo.
Tim tersebut dipimpin Direktur Pengawasan Wilayah 2 BGN, Brigjen Doni. Investigasi dilakukan bersama dinas kesehatan terkait.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami ratusan penerima manfaat. Dengan demikian, kesimpulan mengenai sumber masalah tidak hanya didasarkan pada dugaan atau informasi yang beredar di media sosial.
“Hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan,” kata Ketut.
Pemerintah juga memastikan penanganan terhadap para korban menjadi prioritas. BGN menyatakan akan mengawal keselamatan dan kondisi kesehatan para siswa maupun santri yang terdampak.
Penyebab Belum Diumumkan
Hingga data terbaru pada 2 September 2026, penyebab pasti kejadian belum diumumkan karena proses investigasi masih berlangsung.
Kondisi tersebut penting ditegaskan agar informasi mengenai penyebab keracunan tidak berkembang menjadi kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan resmi keluar.
Di sisi lain, munculnya kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan dalam program MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, waktu produksi, distribusi, penyimpanan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi penerima manfaat.
Prosedur pemeriksaan sebelum makanan dikonsumsi juga menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar keamanan pangan.
Pemerintah kini harus memastikan investigasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat menjawab penyebab ratusan santri dan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan maupun sanksi lebih lanjut.
Kasus di Sidoarjo ini sekaligus menjadi ujian bagi pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memastikan tujuan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat tidak dibarengi risiko terhadap keamanan dan kesehatan penerima manfaat.
Masyarakat masih menunggu hasil investigasi BGN dan dinas kesehatan untuk mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan 566 penerima manfaat terdampak dan 431 santri harus mendapatkan penanganan medis. (*)
