JAKARTA, NUSANTARA INFO: Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasan pemerintah membentuk Universitas Republik Indonesia (URI), yakni sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) di berbagai institusi pemerintahan.
Prabowo mengatakan penguatan SDM menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk memperbaiki koordinasi dan kinerja lembaga negara. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan aparatur yang mengisi posisi strategis memiliki kompetensi dan dapat bekerja selaras dengan kebijakan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, sebagaimana dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu (16/9/2026).
“Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada gap yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pembentukan URI merupakan salah satu bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki sistem rekrutmen, evaluasi, pembinaan, serta persiapan SDM yang akan bekerja di lingkungan pemerintahan.
“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ujarnya.
Terinspirasi Model Pendidikan Administrator Publik Prancis
Prabowo kemudian menjelaskan bahwa konsep URI antara lain merujuk pada model pendidikan administrator publik di Prancis, yaitu École Nationale d’Administration (ENA).
ENA dikenal sebagai lembaga pendidikan yang secara historis berperan dalam pendidikan dan pembentukan pejabat senior administrasi publik Prancis. Prabowo menjadikan model tersebut sebagai salah satu referensi dalam merancang sistem pendidikan bagi calon pemimpin pemerintahan di Indonesia.
Dalam gagasan yang disampaikan Prabowo, URI nantinya tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan umum. Pemerintah juga mempertimbangkan pengembangan sejumlah lembaga pendidikan yang berfokus pada kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) disebut akan menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan pembentukan Akademi Gubernur, Akademi Bupati/Wali Kota, hingga Akademi Direktur Jenderal (Dirjen) yang berada di bawah URI.
Konsep tersebut diarahkan untuk membangun jalur pengembangan SDM pemerintahan yang lebih terstruktur, khususnya bagi mereka yang dipersiapkan untuk menduduki posisi kepemimpinan maupun jabatan strategis di pemerintahan.
Lulusan Terbaik Perguruan Tinggi Akan Dijaring
Prabowo juga mengungkapkan pemerintah ingin menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi untuk kemudian mendapatkan pembinaan dan persiapan lebih lanjut melalui sistem yang akan dikembangkan URI.
Ia menyebut proses tersebut akan diarahkan untuk menemukan talenta terbaik dari berbagai universitas.
“Kita testing yang terbaik dari setiap lulusan semua universitas. Tiap tahun, IQ yang tertinggi itu yang kita kumpulkan dan ini yang akan kita siapkan di situ, jadi ini salah satu upaya kita,” terang Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan gagasan pemerintah untuk membangun sistem pengembangan talenta yang ditujukan bagi kebutuhan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.
Namun, mekanisme seleksi, kriteria peserta, bentuk pendidikan, tata kelola URI, serta hubungan kelembagaan dengan institusi pemerintahan lainnya masih menjadi bagian yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh pemerintah.
Prabowo Singgung Fenomena “Deep State”
Dalam pembahasan mengenai pembenahan institusi pemerintahan, Prabowo juga menyinggung fenomena yang ia sebut sebagai deep state.
Istilah tersebut digunakan Prabowo ketika menggambarkan adanya sebagian birokrat di kementerian atau lembaga yang menurutnya tidak berjalan selaras dengan kepemimpinan maupun kebijakan pemerintah.
Prabowo menggambarkan oknum pejabat seperti itu sebagai “raja kecil” di dalam institusinya.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ungkap Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa gambaran tersebut tidak berlaku bagi seluruh aparatur negara.
“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar,” kata dia.
Istilah deep state sendiri memiliki beragam penggunaan dalam diskursus politik dan pemerintahan. Dalam konteks pernyataan tersebut, Prabowo menggunakannya untuk merujuk pada birokrasi yang menurutnya tidak sinkron dengan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah. Karena itu, istilah tersebut perlu dibaca sesuai konteks pernyataan Presiden, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh birokrasi bekerja demikian.
URI Didorong Jadi Bagian Pembenahan Institusi
Prabowo menempatkan pembentukan URI dalam agenda yang lebih luas, yakni pembenahan institusi negara melalui peningkatan kualitas SDM.
Menurutnya, persoalan ketidaksinkronan antarinstansi tidak cukup diselesaikan melalui perubahan aturan atau struktur organisasi. Pemerintah juga perlu menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi, memahami administrasi pemerintahan, serta mampu bekerja dalam kerangka kebijakan yang sama.
Karena itu, rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan persiapan karier aparatur menjadi bagian yang disoroti.
Gagasan tersebut sekaligus menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk menyiapkan calon pemimpin pemerintahan. Melalui URI, pemerintah ingin mengidentifikasi talenta terbaik dari berbagai perguruan tinggi dan memberikan pembinaan yang diarahkan pada kebutuhan administrasi serta kepemimpinan pemerintahan.
Rencana pembentukan URI dan akademi-akademi pemerintahan yang disebut Prabowo selanjutnya akan membutuhkan penjelasan mengenai desain kelembagaan, dasar hukum, mekanisme seleksi, kurikulum, serta pembagian kewenangan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan aparatur yang telah ada.
Dengan demikian, gagasan URI yang disampaikan Presiden bukan hanya berkaitan dengan pendirian sebuah institusi pendidikan, tetapi juga ditempatkan sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk membangun sistem pengembangan SDM pemerintahan.
Prabowo menilai perbaikan kualitas SDM diperlukan agar berbagai institusi negara dapat bekerja lebih terkoordinasi. Melalui sistem rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan pendidikan yang dirancang pemerintah, URI diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk menyiapkan SDM yang akan mengisi kebutuhan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. (*)
