JAKARTA, NUSANTARA INFO: Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar demonstrasi di Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa membawa lima tuntutan yang mencakup penanganan karhutla dan banjir, perbaikan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, serta penurunan biaya pendidikan dan pelayanan publik.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak mahasiswa, aksi simbolik dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, demonstrasi direncanakan digelar di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, mulai pukul 15.00 WIB.
Komite Sadar merupakan aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Meski tergabung dalam aliansi yang sama, tidak seluruh kampus akan mengirimkan massa aksi ke Jakarta pada 20 Oktober 2026. Sebagian mahasiswa dijadwalkan menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi di daerah masing-masing.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Imawan, mengatakan pihaknya akan mengikuti aksi di Jakarta, sedangkan mahasiswa dari sejumlah kampus lain akan bergerak di wilayah masing-masing sebelum merencanakan gerakan bersama.
“BEM UI akan aksi di Jakarta, untuk tanggal 20 yang lain di daerah masing-masing dulu, baru nanti kami akan buat gerakan besar bersama,” ujar Yatalathof saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (19/10/2026).
Lima Tuntutan Demo Mahasiswa 20 Oktober 2026
Aksi mahasiswa pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut membawa lima tuntutan utama. Isu yang disuarakan mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, demokrasi, penegakan hukum, serta akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Berikut lima tuntutan Komite Sadar:
- Menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional. Mahasiswa mendesak pemerintah menjamin dan memulihkan kesehatan warga terdampak, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas krisis tersebut.
- Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi. Mahasiswa meminta pemerintah membenahi kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar.
- Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Tuntutan ini berkaitan dengan perlindungan ruang demokrasi dan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik serta aspirasi.
- Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa mendesak penanganan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan secara serius.
- Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Mahasiswa meminta akses terhadap layanan dasar yang lebih terjangkau dan merata bagi masyarakat.
Lima tuntutan tersebut menjadi dasar kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir. Mereka menilai berbagai persoalan ekonomi, lingkungan, demokrasi, hukum, dan layanan publik perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius.
Mahasiswa Sebut Aksi Bukan Sekadar Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan
Yatalathof mengatakan pemilihan 20 Oktober berkaitan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, menurut dia, demonstrasi tersebut tidak sekadar dimaksudkan sebagai evaluasi atas kinerja pemerintah.
Ia menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi bangsa dan tuntutan agar kedaulatan rakyat lebih diperhatikan dalam pengambilan kebijakan.
“Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga,” tegas Yatalathof.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan sikap politik dari pihak mahasiswa yang menginisiasi aksi. Tuntutan mereka berfokus pada sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan respons pemerintah, mulai dari penanganan bencana hingga keterjangkauan biaya hidup.
Survei 560 Responden Jadi Dasar Penghimpunan Aspirasi
Sebelum menggelar demonstrasi, Komite Sadar menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.
Menurut Yatalathof, mayoritas responden menilai pemerintahan Indonesia saat ini belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sejumlah persoalan yang muncul dalam survei tersebut meliputi mahalnya harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, deforestasi, kebakaran hutan, biaya pendidikan, serta kondisi sektor ekonomi dan keuangan.
Yatalathof mengatakan hasil survei itu menjadi salah satu dasar mahasiswa dalam menyusun isu yang akan disuarakan melalui aksi.
“Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden,” ujar Athof.
Meski demikian, hasil survei tersebut merupakan temuan yang disampaikan pihak Komite Sadar. Tanpa informasi lebih lanjut mengenai metode pengambilan sampel, sebaran responden, dan pelaksanaan survei, hasilnya tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Aksi Digelar di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani
Komite Sadar menjadwalkan dua rangkaian kegiatan di Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2026). Aksi simbolik di Tugu Proklamasi direncanakan dimulai pukul 09.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi di kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.
Pemilihan dua lokasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi mahasiswa pada momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan Menteng dan Tugu Proklamasi disarankan memantau informasi lalu lintas serta pengumuman resmi dari kepolisian dan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan arus kendaraan selama kegiatan berlangsung.
Hingga informasi ini disusun, materi yang tersedia belum memuat keterangan resmi kepolisian mengenai rekayasa lalu lintas, penutupan jalan, maupun jumlah personel pengamanan yang disiapkan.
Aksi mahasiswa tersebut menempatkan isu ekonomi, lingkungan, demokrasi, pemberantasan korupsi, dan biaya layanan dasar sebagai sorotan pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Perkembangan demonstrasi serta tanggapan pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan menjadi hal yang perlu dipantau lebih lanjut. (*)
