JAKARTA, NUSANTARA INFO: Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus tetap mengutamakan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
Pengembangan perusahaan daerah, termasuk PAM Jaya dan Bank Jakarta, perlu didukung kesiapan operasional, tata kelola, serta perlindungan kepentingan publik.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui evaluasi terhadap kesiapan masing-masing perusahaan sebelum mengambil langkah strategis, termasuk rencana penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO).
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengatakan salah satu perhatian utama saat ini adalah penundaan rencana IPO PAM Jaya. Keputusan tersebut mempertimbangkan dinamika kondisi ekonomi yang diperkirakan berlangsung pada 2027.
Meski pelaksanaan IPO ditunda, persiapan dari sisi regulasi tetap dilakukan. Dengan demikian, proses tersebut dapat dilanjutkan apabila kondisi ekonomi dinilai sudah memungkinkan.
“Manakala nanti ada perbaikan dan saatnya tepat sehingga bisa langsung diproses IPO-nya,” ujar Ismail, Senin (9/11/2026).
Selain itu, revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah dan peningkatan modal masih dalam pembahasan.
Penyesuaian regulasi tersebut menjadi bagian dari penataan kelembagaan sekaligus penguatan kapasitas BUMD agar mampu menjalankan fungsi bisnis dan pelayanan publik secara lebih optimal.
Keamanan Siber Bank Jakarta Jadi Syarat Penting Menuju IPO
Selain PAM Jaya, Komisi C DPRD DKI Jakarta turut mengevaluasi kesiapan Bank Jakarta dalam menghadapi rencana IPO.
Ismail menilai, penguatan sistem keamanan siber menjadi salah satu aspek yang harus mendapat perhatian serius dari manajemen. Hal ini menyusul insiden peretasan sistem keamanan yang terjadi pada 2025.
Menurutnya, keamanan teknologi informasi dan perlindungan data merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Wajib ditingkatkan. Karena itu justru yang menjadi perhatian awal masyarakat. Menjadi pertimbangan apakah mereka ini layak dengan kondisi perusahaan yang masih rentan diretas,” tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi C akan terus memantau dan mengevaluasi langkah pembenahan yang dilakukan manajemen Bank Jakarta, khususnya dalam memperkuat sistem keamanan digital.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan perusahaan memiliki kesiapan operasional dan tata kelola yang memadai sebelum melangkah ke pasar modal.
DPRD DKI Evaluasi Berkelanjutan Rencana IPO BUMD
Meski memberikan sejumlah catatan, Ismail mengaku optimistis terhadap persiapan IPO Bank Jakarta. Terlebih, pihak manajemen telah menyampaikan berbagai langkah antisipasi untuk meningkatkan perlindungan sistem keamanan perusahaan.
Namun, rekomendasi pelaksanaan IPO tetap akan mempertimbangkan hasil evaluasi secara berkelanjutan.
“Akan dievaluasi secara berkelanjutan. Sehingga itulah nanti yang menjadi bagian tidak terpisahkan untuk kita memberikan rekomendasi mereka untuk IPO,” pungkasnya.
Pengawasan terhadap PAM Jaya dan Bank Jakarta menunjukkan bahwa transformasi BUMD tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan modal dan pengembangan bisnis. Kesiapan perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan, keamanan sistem, transparansi, serta kepercayaan masyarakat juga menjadi faktor penting.
Dengan demikian, setiap langkah pengembangan BUMD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan daerah terhadap perekonomian Jakarta. (ADV)
