JAKARTA, NUSANTARA INFO: Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan peremajaan armada truk pengangkut sampah. Kendaraan berusia lebih dari 10 tahun diusulkan untuk diganti, dengan memprioritaskan penggunaan truk tertutup dan berbasis listrik.
Langkah tersebut menjadi salah satu poin penting dalam rekomendasi Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Ibu Kota.
Keterbatasan armada pengangkut dinilai masih menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pengangkutan sampah. Kondisi ini turut memengaruhi efektivitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di berbagai wilayah.
Eks Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengatakan kebutuhan penambahan dan peremajaan truk pengangkut sampah perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Karena gini, salah satu yang menghambat itu adalah kebutuhan truk-truk Dinas Lingkungan hidup (LH),” ujar Judistira, Senin (9/11/2026).
Armada Truk Sampah Tertutup Masih Terbatas
Judistira mengungkapkan, masyarakat di sejumlah wilayah Jakarta mengharapkan penggunaan truk pengangkut sampah yang dilengkapi penutup. Kendaraan jenis ini dinilai lebih sesuai untuk mendukung proses pengangkutan yang tertata dan mengurangi potensi gangguan terhadap lingkungan sekitar.
Berdasarkan data yang disampaikan, DLH DKI Jakarta saat ini memiliki 1.605 unit truk pengangkut sampah aktif. Sementara itu, sebanyak 95 unit lainnya sedang dalam perbaikan dan 82 unit tercatat tidak aktif.
Di tengah kebutuhan armada tersebut, jumlah truk tertutup yang dimiliki DLH masih relatif sedikit, yakni diperkirakan sekitar 10 hingga 15 unit.
Kendaraan tersebut masih berupa unit percontohan yang telah didistribusikan ke sejumlah Suku Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Jakarta.
“Yang secara khusus dimintakan oleh masyarakat sekitar agar truk-truknya itu yang tertutup, tidak yang terbuka. Nah, saat ini kita baru punya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 truk yang tertutup,” ungkapnya.
Karena itu, peremajaan armada diharapkan tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah kendaraan, tetapi juga memperhatikan standar operasional dan aspek ramah lingkungan melalui penggunaan teknologi kendaraan listrik.
DPRD Minta Alur Pengelolaan Sampah Jakarta Lebih Transparan
Selain pembenahan armada, Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta juga merekomendasikan agar DLH menyusun pemetaan alur pengelolaan sampah secara jelas dan terintegrasi.
Menurut Judistira, masyarakat perlu mengetahui ke mana sampah yang mereka hasilkan dibawa, lokasi fasilitas pengolahannya, serta pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan.
Pemetaan tersebut perlu mencakup berbagai fasilitas pengolahan sampah yang sudah tersedia maupun yang sedang direncanakan.
Di antaranya fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, RDF Bantargebang, Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), hingga rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Integrasi informasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih transparan dan mudah dipantau masyarakat.
Selain lokasi fasilitas pengolahan, pemetaan juga perlu mencakup sumber timbulan sampah dari berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hingga apartemen.
“Sehingga masyarakat bisa tahu, sampah saya dari rumah tangga dikirimkan di pabrik pengelolaan sampah yang mana, oleh siapa,” jelasnya.
Command Center untuk Pantau Pergerakan Truk Sampah
Rekomendasi lainnya adalah pengembangan Command Center sebagai pusat pemantauan operasional armada pengangkut sampah di Jakarta.
Melalui sistem tersebut, pergerakan truk dapat dipantau berdasarkan lokasi, rute perjalanan, hingga waktu operasional. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui apakah kendaraan beroperasi sesuai jalur dan jadwal yang telah ditentukan.
Sistem pemantauan digital juga diharapkan membantu mengidentifikasi penyimpangan rute sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja operasional armada.
“Untuk mengetahui truk pengangkut sampah itu akan jalan ke mana, kenapa dia melenceng, itu akan kelihatan. Waktunya juga kelihatan,” ungkap Judistira.
Dorongan peremajaan truk, penggunaan kendaraan tertutup dan listrik, serta pengembangan Command Center menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola persampahan Jakarta.
Melalui rekomendasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengangkutan, transparansi pengelolaan, dan kualitas lingkungan perkotaan. Dengan demikian, pembenahan sistem persampahan tidak hanya menyelesaikan persoalan armada, tetapi juga memperkuat pelayanan kebersihan yang lebih terukur dan berkelanjutan. (ADV)
