JAKARTA, NUSANTARA INFO: Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya aktivitas tambang ilegal yang disebut telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin dan menghasilkan hingga 500 kilogram (kg) emas setiap bulan. Produksi tersebut diperkirakan mencapai 6 ton emas per tahun dengan nilai ekonomi sekitar US$800 juta atau setara Rp15 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Prabowo menyoroti besarnya potensi kekayaan negara yang hilang akibat aktivitas pertambangan tanpa izin. Menurutnya, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi juga bentuk pencurian sumber daya alam karena hasil tambang tidak memberikan kontribusi yang semestinya kepada negara.
“Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kg emas. Satu tahun berarti 6 ton. Enam ton satu tahun, US$800 juta. Hampir lebih Rp1 triliun ya? Rp15 triliun,” kata Prabowo.
Ia menilai aktivitas tambang ilegal merugikan keuangan negara karena pelakunya tidak memenuhi kewajiban perpajakan maupun membayar royalti atas hasil pertambangan. Bahkan, aktivitas tersebut disebut tidak dilaporkan kepada pemerintah.
“Ada yang merampok kekayaan negara. Ada yang tambang ilegal, kan itu merampok. Tidak bayar pajak, tidak bayar royalti. Lapor aja enggak. Berapa kekayaan kita hilang?” ujarnya.
Prabowo Soroti Potensi Dana untuk Renovasi Sekolah
Untuk menggambarkan besarnya nilai ekonomi dari aktivitas tambang ilegal tersebut, Prabowo membandingkannya dengan kebutuhan anggaran pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan di Indonesia.
Ia menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sekitar 70 ribu sekolah hingga akhir 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan angka sekitar 67 ribu sekolah yang telah masuk dalam program perbaikan.
Menurutnya, apabila potensi penerimaan negara dari aktivitas pertambangan dapat dioptimalkan, dana sebesar Rp15 triliun berpeluang digunakan untuk menambah jumlah sekolah yang direnovasi.
Dengan asumsi rata-rata biaya renovasi mencapai Rp1 miliar per sekolah, nilai tersebut diperkirakan cukup untuk membiayai perbaikan hingga 15 ribu sekolah tambahan.
“Bayangkan kalau kita punya Rp15 triliun, kita bisa nambah 15 ribu sekolah lagi. Karena rata-rata perbaikan sekolah, renovasi itu Rp1 miliar satu sekolah,” terang Prabowo.
Prabowo menambahkan, jumlah sekolah di Indonesia mencapai sekitar 368 ribu unit. Sementara itu, kemampuan anggaran pemerintah saat ini baru memungkinkan perbaikan terhadap sebagian dari keseluruhan sekolah tersebut.
Ceritakan Surat dari Siswa SD
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menceritakan pengalaman menerima surat dari seorang siswa sekolah dasar yang menyampaikan terima kasih karena sekolahnya telah diperbaiki.
Menurutnya, respons tersebut menunjukkan bahwa program perbaikan sekolah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya para siswa yang membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak.
“Saya dapat surat tadi pagi dari anak SD, dia terima kasih sekolahnya diperbaiki,” pungkasnya.
Pernyataan Prabowo mengenai tambang ilegal tersebut kembali menyoroti pentingnya pengawasan sektor pertambangan, penegakan hukum, serta optimalisasi penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam.
Besarnya nilai produksi yang disebutkan dalam kasus tersebut juga menjadi perhatian terhadap potensi penerimaan pajak dan royalti yang tidak masuk ke kas negara.
Namun, identitas lokasi tambang, pihak yang terlibat, serta rincian perhitungan potensi kerugian negara dalam pernyataan tersebut belum dijelaskan secara terperinci. Karena itu, diperlukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut oleh instansi berwenang untuk memastikan skala aktivitas ilegal dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan. (*)
