JAKARTA, NUSANTARA INFO: Penertiban pengelola parkir ilegal di Jakarta dinilai perlu diperkuat dengan penerapan sanksi yang lebih tegas. DPRD DKI Jakarta mendorong kenaikan denda bagi operator atau pengelola parkir yang melanggar aturan, dari sekitar Rp50 juta menjadi Rp500 juta guna memberikan efek jera.
Usulan tersebut disampaikan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyusul evaluasi terhadap pengelolaan perparkiran di Ibu Kota.
Jupiter menjelaskan, sejumlah pengelola parkir yang ditemukan melakukan pelanggaran telah membayar denda. Namun, menurutnya, besaran denda sekitar Rp50 juta belum cukup efektif untuk mendorong kepatuhan maupun memperbaiki tata kelola perparkiran.
“Kalau dalam evaluasi ini, denda katakanlah Rp50 juta itu tidak bisa menjadikan tata kelola perparkiran ke depan lebih baik. Makanya, dalam rekomendasi ini kami meminta ketika ada pelanggaran, sanksinya Rp500 juta. Sehingga ada efek jera dan ini tidak main-main,” ujar Jupiter, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, rendahnya nilai denda berpotensi membuat pelanggaran perparkiran dianggap sebagai konsekuensi bisnis yang masih dapat ditanggung oleh operator. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat praktik pengelolaan parkir tanpa izin terus berulang.
DPRD DKI Soroti Ketegasan Sanksi Seperti Singapura
Untuk memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, Jupiter mencontohkan Singapura yang dikenal menerapkan penegakan aturan dan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik.
Ia menilai, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membenahi sistem pengawasan dan penindakan terhadap pengelola parkir yang tidak memenuhi ketentuan.
Menurut Jupiter, besaran sanksi perlu memberikan konsekuensi nyata bagi pelanggar agar aturan tidak sekadar menjadi formalitas.
“Kalau dendanya rendah, maka orang akan menyepelekan dengan gampang dan mengabaikan aturan yang sudah ada,” katanya.
Meski demikian, ketegasan sanksi perlu diikuti dengan mekanisme pengawasan yang konsisten. Penindakan juga harus memastikan bahwa setiap operator parkir menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perizinan dan tata kelola yang berlaku.
Pembenahan Parkir Butuh Komitmen DPRD dan Pemprov DKI
Lebih lanjut, Jupiter menegaskan bahwa pembenahan tata kelola perparkiran di Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan operasi penertiban di lapangan.
Menurutnya, diperlukan kesamaan komitmen antara DPRD DKI Jakarta dan jajaran eksekutif Pemprov DKI agar seluruh temuan serta rekomendasi Pansus Tata Kelola Perparkiran dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Ia berharap rekomendasi Pansus menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kepatuhan seluruh operator parkir, terutama pengelola yang menjalankan usaha tanpa izin.
“Maka ini dibutuhkan komitmen bersama. Dari pimpinan DPRD dan eksekutif harus punya pemikiran yang sama, tujuan yang sama. Kalau memang ingin membenahi ini, temuan-temuan Pansus, silakan rekomendasi Pansus ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Dorongan kenaikan denda hingga Rp500 juta tersebut menjadi salah satu usulan untuk memperkuat penataan perparkiran di Jakarta. Namun, efektivitas kebijakan nantinya juga bergantung pada tindak lanjut rekomendasi Pansus, kepastian aturan, serta konsistensi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
Masyarakat pun diharapkan dapat ikut mengawasi penyelenggaraan parkir di lingkungan masing-masing agar praktik pengelolaan parkir tanpa izin tidak terus merugikan kepentingan publik. (ADV)
