Di KTT ASEAN, Prabowo Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia atas Dampak Karhutla

Bagikan

Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan terkait karhutla dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pandangan dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). (Foto: Dok. Sekretariat Presiden)

JAKARTA, NUSANTARA INFO: Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Singapura dan Malaysia atas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas negara. Prabowo menegaskan, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan sekaligus menindak tegas perusahaan yang terlibat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).

Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo mengakui bahwa kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan telah menimbulkan dampak lingkungan hingga melintasi batas negara. Dampak kabut asap tersebut turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.

Atas kondisi tersebut, Prabowo menyampaikan permohonan maaf sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menangani karhutla secara maksimal.

Pemerintah, kata dia, telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memadamkan kebakaran dan memastikan penanganannya berjalan secara serius.

Prabowo Cabut 17 Konsesi, 104 Perusahaan Diselidiki

Selain upaya pemadaman, pemerintah Indonesia juga memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Prabowo menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang terbukti terlibat dalam kasus karhutla. Sejumlah langkah hukum telah dilakukan, mulai dari pencabutan konsesi hingga proses penyelidikan dan penuntutan terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.

“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” ujar Prabowo dalam siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu (15/11/2026) malam.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penindakan terhadap korporasi sekaligus mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang.

Baca Juga :  Jelang 2 Tahun Pemerintahan, Prabowo Enam Kali Lakukan Reshuffle Kabinet

71 Ribu Personel Dikerahkan, 16 Petugas Gugur

Dalam penanganan karhutla, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk mengendalikan api di berbagai wilayah.

Operasi pemadaman tersebut menghadapi tantangan besar dan menimbulkan korban jiwa. Sebanyak 16 personel dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan tugas, sementara sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

Selain korban jiwa, operasi penanganan kebakaran juga menyebabkan Indonesia kehilangan dua helikopter.

“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” jelas Prabowo.

Pernyataan tersebut menunjukkan besarnya sumber daya dan risiko yang dihadapi petugas dalam upaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Siapkan Strategi Pencegahan Karhutla

Lebih lanjut, Prabowo menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, upaya pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman dan mitigasi ketika kebakaran terjadi, tetapi harus diperkuat melalui langkah pencegahan yang sistematis.

“Untuk mendukung strategi tersebut, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program yang diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla,” pungkasnya.

Pendekatan preventif dinilai penting agar potensi kebakaran dapat diantisipasi lebih awal, sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan negara-negara tetangga dapat diminimalkan.

Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab Indonesia dalam menjaga lingkungan kawasan Asia Tenggara, mengingat persoalan kabut asap akibat karhutla dapat berdampak lintas batas negara.

Melalui penguatan pencegahan, penegakan hukum terhadap korporasi, serta peningkatan kapasitas penanganan kebakaran, pemerintah berharap persoalan karhutla tidak terus berulang dan mengganggu masyarakat di Indonesia maupun negara tetangga. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait