DPRD DKI Kawal Anggaran Infrastruktur 2027, Jalan Lingkungan dan PJU Jadi Prioritas

Bagikan

DPRD DKI Kawal Anggaran Infrastruktur 2027, Jalan Lingkungan dan PJU Jadi Prioritas
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyampaikan pandangan dalam pembahasan Rancangan APBD 2027 di gedung DPRD DKI Jakarta. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, NUSANTARA INFO: DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam penyusunan APBD 2027. Fokus tersebut mencakup perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), hingga penataan jaringan utilitas dan fasilitas penyeberangan.

Langkah ini dinilai penting agar alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dapat menjangkau lebih banyak wilayah sekaligus menjawab persoalan yang selama ini disampaikan masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan banyak aspirasi warga yang diterima melalui kegiatan reses berkaitan dengan kebutuhan perbaikan jalan lingkungan dan penerangan jalan umum.

“Bina Marga ini cukup vital. Banyak sekali aspirasi masyarakat saat reses terkait jalan-jalan dan lingkungan,” ujar Yuke, Sabtu (14/11/2026).

Dalam pembahasan Rancangan APBD 2027, Komisi D meminta Dinas Bina Marga melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur secara terperinci. Hal ini diperlukan agar program pembangunan dan pemeliharaan dapat disusun berdasarkan skala prioritas serta kondisi di lapangan.

Menurut Yuke, alokasi anggaran yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur masyarakat. Salah satunya terlihat dari cakupan pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang masih berada di bawah 30 persen.

Karena itu, Komisi D mendorong agar kebutuhan tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran 2027 sehingga pemerataan pembangunan infrastruktur di Jakarta dapat terus ditingkatkan.

Selain perbaikan jalan dan PJU, DPRD juga menyoroti percepatan penataan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Penataan ini diperlukan untuk mengatasi persoalan kabel dan tiang utilitas yang masih semrawut di sejumlah kawasan Jakarta.

Yuke meminta Dinas Bina Marga memperjelas skema penganggaran serta pola kerja sama dengan pihak ketiga dan asosiasi terkait. Dengan kejelasan tersebut, proses penataan jaringan utilitas diharapkan dapat segera direalisasikan secara lebih terarah.

Baca Juga :  Kemendagri: Dana Insentif Daerah Bidang Inovasi Difokuskan Untuk Mengembangkan dan Mendorong Inovasi Pemda & Masyarakat

Perhatian Komisi D juga mencakup kebutuhan pembangunan dan pembenahan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Untuk fasilitas yang membutuhkan kewenangan lintas instansi, Yuke menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat, PT Kereta Api Indonesia (KAI), maupun Jasa Marga.

Menurutnya, keberadaan fasilitas penyeberangan yang memadai merupakan bagian penting dalam meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya pejalan kaki.

Komisi D DPRD DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspek keselamatan dan aksesibilitas, termasuk kemudahan bagi penyandang disabilitas, harus menjadi perhatian dalam penyediaan fasilitas publik.

“Jadi ya kita sama-sama ikut bantu mengawasi semua pelaksanaan yang ada di Dinas Bina Marga,” pungkas Yuke.

Melalui pengawalan pembahasan APBD 2027, DPRD DKI Jakarta berharap program pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada proyek berskala besar, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di lingkungan permukiman.

Prioritas anggaran yang tepat, pemerataan pembangunan, serta pengawasan pelaksanaan menjadi faktor penting agar infrastruktur Jakarta semakin aman, nyaman, dan mudah diakses seluruh warga. (ADV)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait