Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Bagikan

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026).

JAKARTA, NUSANTARA INFO: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar, kondusif, dan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah diminta mengedepankan dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kebijakan pengupahan yang dapat diterima berbagai pihak.

Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan pedoman nasional sebagai acuan penetapan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.

Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan pengupahan. Karena itu, kepala daerah diminta memfasilitasi dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.

Melalui mekanisme tersebut, diharapkan tercapai formula pengupahan yang mampu mengakomodasi kepentingan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” jelas Tito.

Ia menegaskan, Kemendagri akan turut mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Kemendagri juga akan menyiapkan surat edaran yang memuat pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan daerah, termasuk mekanisme monitoring dan pengawasan.

Tito berharap seluruh tahapan penetapan upah minimum di daerah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Baca Juga :  Belum Tetapkan Tersangka, KPK Pastikan Tak Ada Intervensi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan tahapan dan batas waktu penetapan upah minimum tahun 2027.

Ia menjelaskan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Selanjutnya, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diberikan tenggat waktu lima hari setelahnya.

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026. Adapun penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota dilakukan lima hari setelah batas waktu tersebut.

Yassierli juga menyampaikan bahwa Kemnaker akan menerbitkan surat edaran yang memuat rincian teknis serta lampiran data sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum.

Data tersebut mencakup informasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.

Dengan adanya pedoman nasional dan pelibatan unsur tripartit, pemerintah berharap penetapan Upah Minimum 2027 dapat berlangsung tepat waktu serta mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan iklim usaha di masing-masing daerah.

Kepala daerah pun diharapkan aktif mengawal setiap tahapan agar kebijakan pengupahan tahun 2027 dapat ditetapkan secara transparan, kondusif, dan sesuai ketentuan. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait