Mappi (16/3/2024): Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mappi Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang berlangsung di GOR Kepi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, Jumat (15/3/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan Forkompinda serta para tokoh dan masyarakat di Kabupaten Mappi.
Musrenbang tahun ini di Kabupaten Mappi mengusung tema” Pemantapan Inklusivitas Ekonomi dan Sosial yang Berdaya saing dan Berkelanjutan Disertai Menguatnya Stabilitas Wilayah dan Prestasi Tata Kelola untuk Pelayanan Publik Berkualitas”.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Michael R. Gomar mengatakan, bahwa dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025, sebelumnya juga telah dilaksanakan Musrembang di tingkat kampung, distrik, forum OPD serta Musrembang Otsus selama beberapa hari dan sampai pada tingkat Musrenbang Kabupaten.
“Saya berharap, program prioritas yang sudah di-input dan sudah disampaikan ke Bapperida Kabupaten Mappi untuk disampaikan ke Bapperida Provinsi Papua Selatan dan selanjutnya disampaikan ke Musrenbang Nasional dapat diakomodir. Mudah-mudahan beberapa program prioritas yang berkelanjutan sampai dengan tahun ini bisa berkesinambungan sampai tahun 2025. Hal itu juga tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia,” ujarnya.
Pj Bupati menekankan beberapa catatan yang perlu diperhatikan pada kesempatan ini, di antaranya program strategis nasional yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, antara lain pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penangan stunting. Tiga program prioritas ini wajib menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanan program kegiatan sepanjang tahun 2024 dan tahun 2025 mendatang.
Untuk itu, dalam rangka penyusunan program prioritas tahun 2025, maka harus melakukan intervensi program prioritas agar dapat berkesinambungan.
“Bapak Gubernur Papua Selatan telah berpesan kepada kita, bahwa program yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat diajukan ke pemerintah provinsi. Begitu juga program kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh pemerintah provinsi akan diusulkan ke pemerintah pusat,” terang Gomar.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa program prioritas ini sesuai dengan mandatori pemerintah pusat baik sektor pendidikan, sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu permasalahan dan kendala yang dihadapi di Kabupaten Mappi sampai saat ini adalah masih berharap mendapatkan transfer dari pemerintah pusat, baik itu dana DAK, DAU dan OTSUS yang memang cukup banyak menjadi tanggungjawab pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan jumlah PAD yang sangat terbatas di Kabupaten Mappi.
“Tentunya kita sangat berharap penambahan dana transfer ini bisa terus meningkat jadi bisa dapat grafiknya mulai TA 2019 sampai TA 2024, APBD kita terus meningkat dari tahun 2022 mencapai 1,3 triliu,” ungkap Pj Bupati Gomar.
Berdasarkan catatan, APBD Kabupaten Mappi pada tahun 2023 sebesar 1,4 triliun dan tahun 2024 sebesar 1,5 triliun, yang sebagian besar bersumber dari dana transfer, di mana peningkatanan dana tersebut adalah dana Otsus, DAU Peruntukan, DAU Umum, dan DAK.
Oleh sebab, itu pengelolaan dana ini harus benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap bapak/ibu pimpinan OPD agar dapat mengalokasikan dengan baik dana yang diberikan kepada OPD sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga program yang direncanakan bisa diakomodir sesuai sumber dana yang ada dan bisa dilaksanakan tepat sasaran juga tepat waktu. Jangan sampai, anggaran sudah ada, program sudah ada tetapi tidak bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun,” tegas Gomar.
Terkait dengan capaian program kegiatan, menurut Gomar sebenarnya adalah indikator penilaian kinerja bagi pimpinan OPD. Pelaporan dan juga pemanfaatan anggaran program kegiatan yang harus diselesaikan tepat waktu tahun anggaran berjalan. Dan ini menjadi catatan agar dapat melakukan evaluasi terhadap program kegiatan di tahun sebelumnya. Sehingga program yang sudah ada dapat dilaksanakan untuk pembangunan di Kabupaten Mappi dan dapat diselesaikan di tahun anggaran berjalan.
“Jumlah penduduk di Kabupaten Mappi tahun ini sebanyak 109.139.000 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non OAP. Untuk OAP di Kabupaten Mappi masih berkisar di angka 75-80 persen dan Non OAP 20-25 persen dan itu sesuai data Dinas Dukcapil Mappi,” bebernya.
Artinya, dengan demikian jumlah OAP di Kabupaten Mappi lebih banyak dari non OAP. Oleh sebab itu, pemanfaatan program kegiatan yang sudah direncanakan, ditetapkan harus benar-benar dilaksanakan dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.
“Salah satu kendala yang perlu saya sampaikan juga bahwa jumlah tenaga honorer atau PKD yang selama ini pembiayaan atau penganggaran cukup besar untuk pembayaran honor PKD dengan jumlah 2.741 orang, ini tentunya juga membebani APBD kita. Sehingga program prioritas di OPD kadang juga tidak dilaksanakan karena kemampuan fiskal daerah yang sangat terbatas,” tandas Gomar.
Dalam kesempatan itu, dirinya bersyukur 450 CPNS dan P3K sudah melaksanakan test CAT, dan berdasarkan laporan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mappi sebanyak kurang lebih 443 orang dinyatakan lulus.
“Semoga dalam waktu dekat kita bisa menyerahkan SK CPNS dan CPPPK. Selain itu, untuk PPPK tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dengan jumlah 823 orang itu juga dinyatakan lulus. Hal ini juga tentunya dapat mengurangi jumlah PKD yang ada di Kabupaten Mappi,” tutur Gomar.
Terkait dengan PKD, saat ini Kepala Badan BKPSDM juga sudah menerima SK dari Menpan RB untuk pengangkatan formasi CPNS dan PPPK tahun 2024, dan bulan April mendatang sudah mukai dilakukan seleksi. Secara khusus untuk Kabupaten Mappi dengan formasi kuota 2.787 orang yang nantinya terbagi antara CPNS dan P3K. Memang sesuai amanat presiden tahun 2024 tidak ada lagi tenaga, honorer, PKD atau sebutan lain di daerah. Dan untuk Provinsi se-Tanah Papua pada umumnya hanya Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Mappi yang mendapatkan kuota formasi tahun 2024.
Pj Bupati Mappi mengajak para pimpinan OPD mengevaluasi capaian kinerja di tahun 2023 dan tahun 2024 yang dilakukan bersama-sama yang mendapatkan hasil yang baik bisa diteruskan dan dipertahankan. Sementara yang kurang baik perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
Beberapa capaian yang sudah dicapai tahun 2023 dengan capaian penilaian yang baik dari Ombusmand RI, dari Menpan RB juga mendapatkan penilaian reformasi birokrasi yang sebelumnya nol namun di tahun 2023 Kabupaten Mappi mendapatkan capaian nilai yang baik. Begitu juga nilai MCP KPK, nilai LPPD, nilai Sakip, dan LKPD yang mana sampai saat ini masih terus diperjuangkan untuk memperoleh capaian hasil opini yang baik. Ini semua dibutuhkan kerja sama yang baik dari semua pihak. Karena ini adalah penilaian terhadap kinerja bersama di lingkup Pemkab Mappi.
“Saya berharap sinergitas, kolaborasi, sinkronisasi dan integritas terus terjalin dengan baik, agar program pembangunan dapat tepat sasaran terhadap program kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat di kampung terus ditingkatkan. Saya juga berharap agar dana desa bisa bermanfaat bagi masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Sehingga pengelolaan dana desa dapat bermanfat bagi maayarakat di kampung. Begitupun dengan program kegiatan yang bersumber dari APBK agar bisa bersinergi dengan program kegiatan yang ada dari OPD. Kita bersykur tahun ini beberapa program kegiatan yang sudah berjalan walaupun tidak mencapai hasil yang maksimal tetapi sedikit program pembangunan yang sudah berjalan bisa berjalan dengan baik berkat dukungan dari bapak/ibu semua yang sudah bekerja keras dan juga didukung oleh masyarakat sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Sementara yang belum terpenuhi dengan keterbatasan anggaran yang ada mohon kesabaran dari masyarakat. Agar ini bisa dilaksanakan secara bertahap kita bisa selesaikan. Saya berterimakasih kepada OPD yang sangat serius melaksanakan program kegiatan serta dukungan dari semua tokoh dan seluruh masyarakat di Kabupaten Mappi dalam mendukung program pembangunan dari pemerintah,” pungkasnya.
Dalam Musrnmbang Kabupaten Mappi 2024, juga disebutkan bahwa tahun ini akan membangun 40 unit tempat ibadah, rehabilitasi bangunan ibadah mulai dari Kota Kepi hingga tempat ibadah di kampung-kampung. Begitu juga dengan infrastruktur pembangunan jalan, pelabuhan dan pembersihan normalisasi sungai serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dukungan sarana dan prasarana perahu viber dan motor dinas kepada kepala sekolah.
Begitu juga untuk Dinas Kesehatan di antaranya pengembangan rumah sakit, puskesmas, pustu, layanan rujukan kesehatan masyarakat, serta bantuan dana stimulan untuk pelaku UMKM mama-mama Papua, insentif Tokoh Agama, Tokoh Adat dan layanan kedukaan masyarakat yang meninggal, terus kita lakukan di tahun 2024,” ucap Gomar.
Di akhir sambutannya, Pj. Bupati Mappi berharap program kegiatan di tahun 2024 yang baik bisa dilanjutkan di Tahun 2025, yang tidak baik tidak perlu dilanjutkan.
“Semua ini untuk kebersamaan kita semua, untuk pembangunan di Kabupaten Mappi dan saya yakin bapak/ibu pimpinan OPD dengan pengalaman dan kompetensi yang ada bisa melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah diprogramkan,” tutupnya. (*)
