Jakarta, Nusantara Info: Sebagai ujung tombak komunikasi publik terhadap program pemerintah untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam menyediakan informasi publik yang akurat kepada masyarakat, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melaksanakan peran strategis dalam rapat pengelolaan pelayanan kehumasan yang dihadiri puluhan peserta dari perwakilan direktorat pada Rabu (23/10/2024).
Plh Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Mey Rany Wahida Utami dalam sambutan pembukaan menegaskan, dengan semakin berkembangnya teknologi dan tingginya ekspektasi publik terhadap transparansi informasi, peningkatan kapasitas penulisan berita dari direktorat kita harus semakin cermat dan andal pada saat menyusun sera menyebarkan siaran pers yang baik.
“Kita juga harus selektif dalam penyampaian berita yang berbobot dan terhindar dari hoax, maka perlu adanya keberlanjutan dengan mengadakan workshop atau kegiatan lainnya agar meningkatkan keterampilan kita dalam pembuatan berita, apalagi direktorat di lingkup Ditjen Bina Adwil ini sangat tematik sehingga memperkaya khasanah pemberitaan yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya menyampaikan, bahwa hingga tanggal 22 Oktober 2024, jumlah pemberitaan di lingkup Ditjen Bina Adwil mencapai 2.067 berita dari Sekretariat Ditjen 257 berita, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Batas Negara 346 berita, Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara 570 berita, Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 121 berita, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah 450 berita, serta Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan kebakaran 323 berita.
“Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah 2.010 berita, 2 bulan tersisa kita masifkan lagi pemberitaan Ditjen Bina Adwil, sehingga tahun ini kita optimis melampaui target,” katanya.
Sebagai narasumber, Moh. Taofiq Rauf, Pranata Humas Muda Kementerian Komunikasi dan Digital, menekankan, bahwa tugas pemerintah bukan hanya membuat kebijakan saja, tetapi bagaimana tugas dan regulasi itu menjadi penting bagi masyarakat dengan penyampaian informasi yang dikelola dengan baik dan pesan-pesannya dapat tersampaikan.
Dalam kegiatan ini, ia juga menjelaskan cara-cara teknis terkait penulisan siaran pers sesuai kaidah kepenulisan yang baik dan benar, serta mengajak para peserta untuk mempraktikkan menulis siaran pers secara langsung.
“Menulis itu sederhana, namun secara teknis ada berbagai ketentuan penulisan yang perlu dilakukan pelatihan,” pungkas Rauf.
Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan Ditjen Bina Adwil dapat menyelenggarakan kegiatan lain yang mendukung kapasitas peserta, sehingga kualitas pemberitaan khususnya Ditjen Bina Adwil dapat terus meningkat dan menjembatani komunikasi publik secara luas. (*)
