Jakarta (8/5/2023): Sejak era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma’ruf Amin, pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Papua memperoleh perhatian yang besar. Pemerintah menyadari bahwa Papua adalah masyarakat yang religius, di mana peran gereja dan para tokoh agama sangat berpengaruh dalam pembangunan Papua.
Presiden Jokowi secara teratur melakukan berbagai rapat koordinasi terkait Papua, rajin melakukan pengawasan pembangunan melalui kunjungan ke Papua, dan memperbarui berbagai instrumen kebijakan dalam rangka peningkatan pembangunan Papua, dengan kerangka yang meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk gereja.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay mengatakan, salah satu pendekatan pembangunan yang diterapkan adalah pelibatan berbagai lembaga keagamaan, adat, dan masyarakat (perempuan dan pemuda) sesuai arahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan UU Otonomi Khusus Papua tahun 2001.
“Pemerintah senantiasa berkonsultasi dengan para pimpinan gereja di Papua, yang mana telah berhimpun di dalam organisasi PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja Papua) dan PGGPB (Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat). Hal ini nampak dalam beberapa kebijakan misalnya rapat koordinasi pembangunan yang secara khusus mengagendakan materi usulan gereja,” katanya.
Dalam pelaksanaan program Tol Laut di tingkat kabupaten melibatkan gereja lokal membina jemaat sebagai pelaku ekonomi produktif baru memanfaatkan kehadiran tol laut.
Dalam acara PON XX di Papua turut memanfaatkan berbagai fasilitas lembaga pendidikan milik gereja dan meningkatkannya sehingga bisa dimanfaatkan sesudah PON bagi pendidikan.
“Melalui Inpres nomor 9 tahun 2017 yang dilanjutkan dengan Inpres nomor 9 tahun 2020, pemerintah mengintroduksi pembangunan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan peran langsung Wakil Presiden dalam mengkoordinir pelaksanaan program percepatan pembangunan kesejahteraan di semua provinsi di Papua,” terang Theofransus Litaay.
Lebih lanjut ia menjelaskan, secara basis kebijakan, Wakil Presiden berperan melalui Inpres nomor 9 tahun 2020, kemudian melalui Badan Percepatan Pembangunan Papua dalam Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
“Arahan dari Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan di wilayah Pulau Papua,” ujar Theofransus Litaay.
Presiden dan Wapres juga sering melibatkan kementerian teknis ke Papua untuk membahas realisasi program-program kemitraan pemerintah dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua.
Presiden bahkan meresmikan PYCH (Papua Youth Creative Hub) yang bisa dimanfaatkan bagi kreativitas pemuda gereja di Pulau Papua.
Pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden juga melakukan sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Rencana aksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041.
Pemerintah juga mendukung terbentuknya pembentukan Papua Christian Center (PCC), sebuah badan otonom yang ditujukan untuk menjadi wadah kajian dan analisis, memberikan penguatan gereja di Papua sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan dan eksekusi program di Papua.
Beberapa program yang mendapat prioritas antara lain program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), pendampingan dan pemberian dana usaha, bantuan sosial dan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman dan penanganan stunting. (*)
