Jakarta, Nusantara Info: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rapat Penyusunan Manual Mutu Bagian Umum mengenai Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penguatan Kelembagaan pada Selasa (16/9/2025) di Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta yang terdiri dari para pejabat administrator, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Ditjen Bina Adwil. Rapat menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar Badan Standarisasi Nasional Triningsih Herlinawati, Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefri Adriansyah, Analis SDMA Ahli Muda Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Arief Rachman, serta peneliti muda BRIN Suci Emilia Fitri yang bertindak sebagai moderator.
Fokus Penyusunan SOP Berbasis Standar Mutu
Dalam rapat tersebut, para narasumber membahas berbagai aspek teknis mengenai penyusunan SOP berbasis standar mutu dan penguatan kelembagaan. Pembahasan materi meliputi pemahaman SNI ISO 9001:2015 serta SNI ISO 37001 untuk mendukung budaya mutu dan tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Bina Adwil.
Selain itu, SOP ditegaskan sebagai instrumen penting untuk memastikan proses pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sesuai regulasi.
Rapat juga menyoroti upaya pencegahan fraud BMN melalui penerapan prosedur yang jelas, digitalisasi, pengawasan berlapis, penguatan integritas aparatur, serta penerapan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas.
Dalam arahannya, Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih menegaskan pentingnya implementasi SOP secara nyata.
“Cara kerja yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penguatan kelembagaan. Koordinasi dan komunikasi yang terbuka dengan stakeholder akan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran terkait good governance.
“Kita harus menata diri dan memperbaiki sistem kerja agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran semakin meningkat. Dengan mencegah penyalahgunaan wewenang dan fraud sehingga Ditjen Bina Adwil dapat menerapkan prinsip good governance secara murni dan konsekuen,” ungkap Rizza. (*)
