Jakarta, Nusantara Info: Kabar gembira datang bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025. Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Keputusan ini disambut dengan penuh syukur oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan seluruh jajaran Kemenag.
“Alhamdulillah, izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren sudah disetujui Presiden. Wabil khusus, saya berterima kasih kepada Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i yang telah memperjuangkannya dengan cepat,” ujar Menag Nasaruddin usai memimpin Apel Hari Santri di halaman Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Usulan pembentukan Ditjen Pesantren sendiri telah melalui perjalanan panjang sejak tahun 2019, dimulai pada masa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, lalu dilanjutkan oleh Yaqut Cholil Qoumas pada 2021 dan 2023, hingga akhirnya disetujui di era Nasaruddin Umar pada 2024.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menjelaskan, izin prakarsa ini dituangkan dalam Surat Nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025. Surat tersebut dikirimkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atas nama Presiden Prabowo.
“Dengan surat ini, Presiden telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Langkah ini bertujuan agar perhatian terhadap pesantren semakin besar baik dari sisi personalia, pendanaan, maupun program sehingga pemerintah benar-benar hadir mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia,” terangnya.
Ia menambahkan, Ditjen Pesantren akan fokus memperkuat tiga fungsi utama pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren semakin berdaya dan memberi kontribusi besar bagi bangsa,” ujarnya.
Menag Nasaruddin: Ditjen Pesantren Perkuat Data dan Koordinasi Nasional
Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa Ditjen Pesantren akan menjadi langkah besar dalam melakukan konsolidasi pondok pesantren secara nasional. Selama ini, masih banyak pesantren yang belum terdata secara menyeluruh atau belum terjangkau oleh bantuan pemerintah.
“Dengan adanya Ditjen, sistem kerja akan lebih luas dan terkoordinasi. Kita bisa memastikan semua pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan secara optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan Ditjen Pesantren juga diharapkan dapat memperkuat peran Kemenag dalam membangun kerukunan umat dan mencetak generasi santri yang cerdas, kuat, dan berakhlak mulia.
“Harapan kami, Hari Santri menjadi momentum kebangkitan semangat santri untuk menjawab tantangan zaman,” ucap Menag Nasaruddin.
Ke depan, Kemenag akan mengintensifkan pendataan dan sertifikasi pesantren agar data menjadi lebih akurat dan program pembinaan berjalan tepat sasaran.
“Sertifikasi sudah ada, tapi nanti akan diperkuat lagi dengan sistem yang lebih baik,” jelas Menag.
Apel Hari Santri Penuh Kebersamaan
Apel peringatan Hari Santri 2025 berlangsung khidmat dan sarat makna. Para pejabat lintas agama di Kemenag turut menjadi petugas apel, mencerminkan semangat moderasi dan kebersamaan antarumat beragama.
Dirjen Bimas Katolik Suparman bertugas sebagai Komandan Apel. Pembacaan Pancasila dilakukan oleh Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, sedangkan Dirjen Bimas Buddha Supriyadi membacakan Pembukaan UUD 1945.
Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno serta Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM M. Ali Ramdhani membacakan Resolusi Jihad dan Ikrar Santri, sementara doa penutup dipimpin Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.
Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung memandu acara dengan diiringi paduan suara dari Ditjen Bimas Kristen. Apel dihadiri oleh pejabat eselon II, ASN Kemenag, serta ratusan santri dari berbagai pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.
Menutup upacara, Menag Nasaruddin menegaskan kembali pesan utama Hari Santri.
“Santri harus menjadi pelopor moderasi beragama, pembawa damai, dan garda terdepan menjaga keutuhan bangsa,” imbuhnya. (*)
