Jayapura, Nusantara Info: Peningkatan arus kunjungan penumpang dan barang pada wilayah pesisir Papua terus semakin mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk di salah satu pelabuhan yang berada diujung utara Papua yaitu Pelabuhan Korido.
Pemerintah Provinsi Papua bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan membahas rencana pengembangan Pelabuhan Korido di Kabupaten Supiori sebagai salah satu simpul konektivitas maritim menuju kawasan Pasifik.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam audiensi antara Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido yang menyampaikan proses pengusulan penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pengembangan pelabuhan jangka pendek sebagai persyaratan teknis dan administrasi dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan.
Kepala Kantor UPP Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid, mengatakan Pelabuhan Korido saat ini berstatus sebagai pelabuhan pengumpan regional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua nomor KP. 188.4/264/Tahun 2024 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Korido Sebagai Pedoman dalam Pembangunan, Pengoperasian, Pengembangan Pelabuhan Provinsi Papua.
“Dalam audiensi ini kami menyampaikan proses pengajuan usulan penyusunan DED atau Detail Engineering Design untuk pengembangan jangka pendek Pelabuhan Korido oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua,” kata Willem di Jayapura, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan, rencana pengembangan pelabuhan tersebut meliputi perpanjangan dermaga, pembangunan area walkway, serta pengembangan berbagai fasilitas darat seperti pembangunan kantin, area komersil dan pagar.
Menurut Willem, rencana ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memperkuat jaringan transportasi laut dan operasional pelabuhan di Papua agar dapat menjadi simpul pelayanan kapal dan distribusi logistik sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau di wilayah 3TP.
“Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Papua yang telah mendukung pengembangan Pelabuhan Korido. Harapannya penyusunan DED bisa segera selesai sehingga pengembangan pelabuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar pada tahun 2027,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Papua, Mathius Wally, menyatakan rencana pengembangan tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan konektivitas yang dicanangkan Gubernur Papua.
Meski demikian, ia mengakui kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup terbatas sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis, salah satunya yaitu bersinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan.
“Kondisi fiskal pemerintah provinsi saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena itu dibutuhkan kreativitas dari SKPD teknis serta dukungan kementerian untuk berkolaborasi mewujudkan pembangunan ini,” ungkapnya.
Pemerintah menargetkan penyusunan DED pengembangan Pelabuhan Korido dapat rampung paling lambat pada Juni 2026, sehingga pembangunan fisik pelabuhan dapat dimulai pada tahun berikutnya.
Selain Pelabuhan Korido, pemerintah juga melihat potensi pengembangan sejumlah pelabuhan strategis di Papua mengingat posisinya yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik dan negara-negara di kawasan tersebut.
“Papua memiliki banyak pelabuhan strategis karena berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan negara-negara Pasifik seperti Palau dan wilayah lainnya,” kata Wally.
Ia menambahkan, salah satu pelabuhan yang juga diproyeksikan untuk dikembangkan adalah Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura yang dinilai memiliki posisi strategis untuk mendukung konektivitas Indonesia dengan kawasan Pasifik.
Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan aset daerah di sekitar pelabuhan untuk kegiatan usaha jasa kepelabuhanan, termasuk pengoperasian pelabuhan melalui perusahaan daerah.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong investasi sekaligus meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan di Papua. (*)
