Jakarta, Nusantara Info: Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa setiap kelebihan biaya dalam kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang melampaui anggaran negara ditanggung menggunakan dana pribadi Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kritik yang muncul terkait intensitas perjalanan luar negeri kepala negara dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut Teddy, pemerintah telah menetapkan anggaran resmi untuk setiap kunjungan kenegaraan. Namun apabila terdapat pengeluaran yang melebihi alokasi tersebut, pembiayaannya tidak dibebankan kepada negara.
“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ujar Teddy melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, Senin (1/6/2026) malam.
Pernyataan itu muncul setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo yang dinilai cukup tinggi. Dalam unggahan video di media sosialnya, Dino menyebut aktivitas diplomasi luar negeri Presiden berada di luar batas yang lazim dan berpotensi menimbulkan beban anggaran yang besar.
Dino menyinggung berbagai komponen biaya yang melekat dalam kunjungan kenegaraan, mulai dari transportasi, akomodasi, protokoler, hingga pengamanan. Ia juga menyarankan agar Presiden mengurangi intensitas perjalanan luar negeri dan memperkuat efektivitas diplomasi melalui pendekatan lain.
Pemerintah Sebut Diplomasi Langsung Penting
Meski demikian, pemerintah menilai kunjungan luar negeri merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang semakin kompleks.
Sejak dilantik sebagai Presiden, Prabowo diketahui melakukan sejumlah lawatan ke berbagai negara untuk membahas kerja sama investasi, perdagangan, ketahanan pangan, pertahanan, energi, hingga penguatan hubungan bilateral dan multilateral.
Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa agenda luar negeri tersebut diarahkan untuk membuka peluang investasi baru, memperluas akses pasar ekspor Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Jumlah Rombongan Diklaim Turun Lebih dari 50 Persen
Selain soal biaya, Teddy juga menanggapi kritik terkait jumlah rombongan yang menyertai Presiden dalam setiap kunjungan luar negeri. Ia mengeklaim jumlah personel yang ikut dalam rombongan Presiden Prabowo telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
Menurut Teddy, pada masa lalu jumlah rombongan Presiden dalam satu kunjungan luar negeri dapat mencapai lebih dari 120 orang.
“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya,” kata Teddy.
Ia menjelaskan, saat ini jumlah anggota rombongan Presiden dalam kunjungan luar negeri berkisar antara 50 hingga 60 orang, termasuk unsur pengamanan, protokol, staf pendukung, serta pejabat yang terkait langsung dengan agenda yang dibahas.
“Zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal,” terangnya.
Transparansi Anggaran Jadi Sorotan
Pernyataan Teddy menambah diskusi publik mengenai efektivitas dan efisiensi perjalanan luar negeri pejabat negara. Sejumlah pengamat menilai diplomasi langsung tetap penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, namun transparansi penggunaan anggaran dan hasil konkret dari setiap kunjungan perlu terus disampaikan kepada publik.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa setiap perjalanan Presiden memiliki target dan agenda yang jelas, serta dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, termasuk melalui pengurangan jumlah rombongan dan pengendalian biaya operasional. (*)
