JAKARTA, NUSANTARA INFO: Pemerintah berencana mengubah sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menjadikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat distribusi berbagai bantuan pemerintah. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada September 2026, seiring bertambahnya jumlah koperasi yang telah beroperasi di berbagai daerah.
Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Menurut Zulhas, seluruh jenis bantuan pemerintah, termasuk bantuan sosial, secara bertahap akan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih sehingga tidak lagi bergantung pada kantor-kantor pemerintahan seperti selama ini.
“Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes,” katanya.
Ia menjelaskan, perubahan mekanisme tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun pusat layanan ekonomi masyarakat di tingkat desa sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Penyaluran Bansos Dipusatkan di Kopdes
Selama ini berbagai bantuan pemerintah disalurkan melalui sejumlah instansi dan lembaga, termasuk kantor pemerintahan, bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta PT Pos Indonesia.
Ke depan, pemerintah ingin mengintegrasikan berbagai layanan tersebut melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
“Karena sebelumnya di kantor-kantor pemerintahan, nanti di Kopdes semua. Semua Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Zulhas.
Model baru ini diharapkan membuat distribusi bantuan menjadi lebih mudah dijangkau masyarakat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi desa.
Mulai Berjalan September 2026
Pemerintah menargetkan implementasi awal dilakukan pada September 2026.
Menurut Zulhas, pada periode Agustus hingga September nanti diperkirakan telah terdapat sekitar 25.000 Koperasi Desa Merah Putih yang beroperasi.
Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 35.862 koperasi pada akhir 2026.
“Operasi kita perkirakan September,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah masih akan melakukan pembenahan terhadap koperasi selama dua tahun ke depan sebelum pengelolaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa.
“Akhir tahun 35.862 akan jadi. Dua tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan. Setelah dua tahun diserahkan kepada desa, karena koperasi ini milik desa,” kata Zulhas.
Sementara itu, regulasi mengenai tata kelola dan mekanisme operasional Kopdes Merah Putih masih dalam tahap penyelesaian.
Prabowo Minta Seluruh Kementerian dan TNI-Polri Mendukung
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pengembangan Kopdes Merah Putih merupakan program nasional yang harus didukung seluruh kementerian, lembaga, serta aparat negara.
Menurut Zulhas, dukungan tidak hanya berasal dari TNI dan Polri, tetapi juga kementerian yang selama ini mengelola berbagai program bantuan masyarakat.
“Semua pihak mendukung, tidak hanya TNI-Polri, seluruh kementerian,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah bantuan yang nantinya dapat terintegrasi melalui Kopdes, mulai dari bansos yang dikelola Kementerian Sosial, pupuk dari BUMN, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian, hingga distribusi LPG 3 kilogram dari Kementerian ESDM.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah berharap pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan terkoordinasi.
Kemensos Mulai Simulasikan Penyaluran
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mulai berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan sejumlah instansi terkait untuk menyusun skema penyaluran bantuan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pihaknya masih melakukan simulasi guna menentukan mekanisme yang paling efektif.
“Ke depan ini sedang kita jajaki, sedang kita simulasikan untuk penyaluran bansos di Koperasi Desa Merah Putih yang sudah beroperasi. Nanti akan kita coba kira-kira yang cocok, yang terbaik seperti apa,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, proses simulasi diperlukan agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat penerima manfaat.
BPNT dan PKH Berpotensi Disalurkan Lewat Kopdes
Saat ini Kemensos mengelola dua program bantuan sosial utama, yakni Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Selama ini kedua program tersebut umumnya disalurkan melalui transfer bank, sementara sebagian bantuan tunai PKH juga dicairkan melalui PT Pos Indonesia.
Ke depan, penyaluran tersebut berpeluang dilakukan melalui KDKMP yang telah memiliki gerai layanan bank Himbara.
Selain menjadi lokasi pencairan bantuan, koperasi juga berpotensi menjadi tempat masyarakat membelanjakan dana bansos yang diterima.
“Bisa jadi juga membelanjakan bansos-nya di KDKMP,” kata Gus Ipul.
Dorong Ekonomi Desa dan Efisiensi Distribusi
Pemusatan distribusi bantuan melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki tata kelola bansos, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi desa.
Dengan koperasi sebagai pusat layanan, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk, LPG bersubsidi, hingga sarana produksi pertanian.
Apabila implementasi berjalan sesuai target, keberadaan 35.862 Koperasi Desa Merah Putih pada akhir 2026 akan menjadi jaringan layanan ekonomi terbesar di tingkat desa yang menghubungkan program pemerintah dengan masyarakat secara lebih terintegrasi. (*)
