JAKARTA, NUSANTARA INFO: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan sebanyak 27.022 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini telah beroperasi di seluruh Indonesia. BGN kembali memperluas cakupan layanan dengan mengaktivasi 480 SPPG secara serentak di 16 provinsi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Sudaryono menyebut jumlah 27.022 dapur tersebut dicapai dalam waktu kurang lebih dua bulan sejak dirinya menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana pada Juli 2026.
“Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia,” kata Sudaryono dalam keterangan pers, Jumat (2/10/2026).
Menurut Sudaryono, capaian tersebut belum membuat pemerintah menghentikan ekspansi layanan. BGN masih menemukan sejumlah dapur SPPG yang telah siap tetapi belum diaktifkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan layanan makan bergizi gratis di daerah yang menjadi prioritas.
480 SPPG Diaktifkan Serentak
Sebagai bagian dari perluasan tersebut, BGN mengaktivasi 480 SPPG secara serentak pada Jumat (2/10/2026). Ratusan dapur itu tersebar di 16 provinsi yang mencakup wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Aktivasi dilakukan terhadap dapur yang dinilai telah memenuhi kesiapan untuk mulai menjalankan pelayanan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono menegaskan, jumlah 480 SPPG yang diaktivasi tersebut bukan merupakan angka akhir. BGN masih akan membuka dapur-dapur baru di sejumlah wilayah lainnya.
“Apakah akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatra, kami buka di tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi dan 3T,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan arah ekspansi BGN yang tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah SPPG, tetapi juga pada wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan layanan gizi.
Respons atas Aspirasi Sekolah
Sudaryono mengatakan perluasan SPPG juga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi yang diterima BGN. Masukan tersebut datang dari sejumlah pihak yang terlibat maupun berkepentingan dengan pelaksanaan program MBG.
Menurut dia, BGN menerima aduan, masukan, surat, dan email dari berbagai pihak. Di antaranya berasal dari mitra, pengelola SPPG, kader yang bertugas di dapur, hingga sekolah-sekolah.
Aspirasi tersebut, kata Sudaryono, menunjukkan masih terdapat wilayah yang menginginkan kehadiran program MBG.
“Kami telah menerima banyak aduan, banyak masukan, banyak email, banyak surat dari macam-macam, termasuk masukan dari sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali yang memang masih ingin adanya MBG di daerahnya,” jelasnya.
Masukan dari sekolah menjadi salah satu gambaran kebutuhan perluasan layanan. Sekolah merupakan salah satu lokasi penerima manfaat program MBG sehingga keberadaan SPPG menjadi bagian penting dalam mendukung distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat di wilayah layanan.
Perluasan Menyasar Wilayah 3T
Keputusan mengaktifkan SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi menunjukkan adanya upaya pemerintah memperluas cakupan program ke daerah yang membutuhkan.
Wilayah 3T memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan publik, termasuk dari sisi akses dan distribusi. Karena itu, pembukaan SPPG di kawasan tersebut membutuhkan kesiapan operasional agar layanan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah.
BGN menyatakan dapur-dapur yang telah siap akan diaktivasi secara bertahap. Pembukaan selanjutnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan di masing-masing wilayah.
Sudaryono menyebut aktivasi 480 SPPG yang dilakukan saat ini merupakan langkah awal untuk mengoperasikan dapur-dapur lain yang sudah siap.
“Ini adalah awalan kita membuka, mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap,” tandas Sudaryono.
BGN Lanjutkan Pembukaan SPPG
Dengan 27.022 dapur yang disebut telah beroperasi dan tambahan 480 SPPG yang diaktivasi, BGN masih akan melanjutkan perluasan jaringan pelayanan.
Kalimantan, Bali, dan Sumatra disebut menjadi sejumlah wilayah yang diharapkan mendapat tambahan SPPG pada tahap berikutnya. Selain wilayah tersebut, BGN juga akan memprioritaskan daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan kawasan 3T.
Pola pembukaan secara bertahap tersebut dilakukan karena tidak semua dapur yang tersedia dapat langsung dioperasikan. BGN terlebih dahulu mengaktivasi dapur yang telah dinilai siap, kemudian melanjutkan pembukaan di wilayah lain sesuai kebutuhan.
Bagi pelaksanaan MBG, keberadaan SPPG menjadi infrastruktur penting karena dapur tersebut menjadi unit pelayanan pemenuhan gizi di daerah. Semakin luas jaringan SPPG, semakin banyak pula wilayah yang dapat menjadi cakupan pelayanan, sepanjang didukung kesiapan operasional dan kebutuhan penerima manfaat.
Sudaryono mengatakan proses ekspansi tersebut akan terus dilakukan. Dengan demikian, aktivasi 480 SPPG di 16 provinsi menjadi bagian dari tahapan lanjutan BGN untuk memperluas pelaksanaan MBG, bukan penutup dari proses penambahan dapur SPPG secara nasional.
BGN juga masih membuka ruang bagi masukan dari sekolah, mitra, pengelola SPPG, kader, dan pihak lain mengenai kebutuhan layanan di daerah. Masukan tersebut menjadi salah satu bahan yang disampaikan Sudaryono sebagai dasar perlunya memperluas kehadiran SPPG ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan layanan makan bergizi gratis. (*)
