JAKARTA, NUSANTARA INFO: Pemerintah melakukan penajaman pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok yang paling membutuhkan sekaligus mempercepat upaya penurunan angka stunting di Indonesia.
Keputusan itu menjadi salah satu hasil utama Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri mengenai penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Rakortas membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari refocusing penerima manfaat Program MBG, penyempurnaan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga percepatan pelaksanaan program di berbagai daerah.
Wilayah 3T Jadi Prioritas Pertama
Dalam rapat tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah telah menyepakati percepatan pendataan penerima manfaat di wilayah 3T, khususnya Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
Menurutnya, pemerintah menargetkan proses pendataan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu pekan agar implementasi program berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan [pendataan] yang 3T akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat satu bulan,” ujar Zulkifli Hasan.
Selain mempertimbangkan kondisi geografis, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak dini.
Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Diprioritaskan
Tidak hanya berdasarkan wilayah, pemerintah juga melakukan refocusing terhadap kelompok penerima manfaat. Kelompok prioritas yang akan didahulukan dalam pelaksanaan MBG meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Strategi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pencegahan stunting, menekan angka kekurangan gizi, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Zulkifli memastikan kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan sehingga seluruh masyarakat tetap memperoleh manfaat program sesuai tahapan pelaksanaannya.
“Semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil ya bagi semua pihak. Jadi tidak usah khawatir,” katanya.
Tata Kelola SPPG Diperkuat
Selain membahas sasaran penerima manfaat, Rakortas juga menyoroti penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan Program MBG di lapangan.
Perbaikan tata kelola dinilai menjadi aspek penting agar distribusi makanan bergizi dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, serta memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.
Penguatan SPPG juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia, terutama pada daerah yang memiliki tantangan akses dan infrastruktur.
Tito Karnavian: Wilayah 3T Memang Paling Membutuhkan
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah yang memprioritaskan wilayah 3T dan kelompok rentan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Tito, masyarakat di wilayah tersebut merupakan kelompok yang selama ini paling membutuhkan intervensi pemerintah.
“Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patutnya berbicara, membela hak,” tegas Tito.
Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) siap membantu proses validasi dan pendataan penerima manfaat agar penyaluran bantuan lebih akurat.
Dengan dukungan data kependudukan nasional, pemerintah berharap potensi kesalahan sasaran dapat diminimalkan sehingga program berjalan lebih efektif.
Libatkan Sejumlah Menteri dan Lembaga
Rakortas tersebut turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Kehadiran lintas kementerian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program strategis nasional yang membutuhkan sinergi antarlembaga, mulai dari pendataan, penyediaan layanan gizi, pengawasan pelaksanaan, hingga evaluasi di lapangan.
Pemerintah berharap dengan penajaman sasaran penerima manfaat, penguatan tata kelola SPPG, serta pemanfaatan data kependudukan yang lebih akurat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan dan stunting yang masih tinggi. (*)
