JAKARTA, NUSANTARA INFO: Pemerintah mencatat sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi di Indonesia masih dalam proses pemadaman akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga Senin (12/10/2026). Pemerintah memprioritaskan penanganan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, sementara operasi darat, pemadaman melalui udara, dan modifikasi cuaca terus dioptimalkan untuk mencegah kebakaran meluas.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), enam provinsi yang paling terdampak karhutla meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
“Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di enam provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman,” katanya melalui unggahan akun Instagram @sekretariat.kabinet setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran terkait mengenai penanganan karhutla, Senin (12/10/2026) malam.
Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya mempercepat pemadaman dan mengendalikan kebakaran di sejumlah wilayah. Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan titik api, tetapi juga mencegah munculnya kebakaran baru serta melindungi kawasan hutan dan lingkungan yang terdampak.
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Jadi Prioritas
Teddy mengatakan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi dua provinsi yang saat ini mendapat perhatian utama dalam operasi penanganan karhutla.
Pemerintah mengerahkan lebih dari 60.177 personel gabungan untuk mendukung operasi darat. Personel tersebut terlibat dalam upaya pemadaman, pengendalian kebakaran, serta penanganan di wilayah yang terdampak.
Selain operasi darat, pemadaman melalui udara atau water bombing juga terus dilakukan di sejumlah lokasi. Operasi ini menjadi salah satu langkah untuk menjangkau area kebakaran yang sulit ditangani secara langsung oleh personel di lapangan.
Menurut Teddy, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.
“Dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya,” ujar Teddy.
Meski demikian, upaya pemadaman masih harus dilanjutkan hingga seluruh kebakaran dapat dikendalikan. Tantangan di lapangan mencakup luasnya wilayah terdampak, akses menuju lokasi kebakaran, serta kondisi asap tebal yang dapat menghambat operasi udara.
Pemerintah juga perlu memastikan pengawasan tetap berjalan setelah api berhasil dipadamkan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama di kawasan yang rawan terbakar.
Kawasan Tanjung Puting Jadi Perhatian
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah adalah kawasan sekitar Taman Nasional Tanjung Puting.
Kawasan tersebut memiliki nilai ekologis penting karena menjadi habitat berbagai satwa yang perlu dilindungi. Kebakaran yang meluas di sekitar kawasan konservasi berpotensi mengancam habitat satwa sekaligus mengganggu keseimbangan ekosistem hutan.
Dudung menjelaskan, operasi helikopter telah dilaksanakan untuk mendukung penanganan kebakaran. Namun, kondisi asap yang terlalu tebal membuat operasi udara menghadapi kendala di sejumlah lokasi.
“Laporan dari Kepala BNPB bahwa helikopter, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal,” kata Dudung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Kondisi tersebut membuat operasi darat tetap memegang peranan penting, terutama untuk menjangkau area yang sulit diakses dari udara. Koordinasi antarpersonel juga diperlukan agar upaya pemadaman dapat dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan kondisi medan dan keselamatan petugas.
Perlindungan kawasan konservasi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam operasi ini. Selain mengendalikan api, pemerintah perlu meminimalkan dampak kebakaran terhadap satwa liar dan habitatnya.
Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan Membaik
Di tengah penanganan yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, pemerintah melaporkan perkembangan yang lebih baik di empat provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan.
Teddy menyatakan, upaya penanganan di wilayah-wilayah tersebut terus berjalan seiring penguatan operasi di provinsi yang menjadi prioritas.
Perkembangan yang membaik tetap perlu diikuti pemantauan berkelanjutan. Kondisi cuaca, tingkat kekeringan lahan, serta keberadaan titik panas dapat memengaruhi risiko kebakaran susulan.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi pemadaman, tetapi juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung penanganan karhutla.
Melalui operasi tersebut, pemerintah berupaya memanfaatkan pertumbuhan awan hujan agar peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran dapat ditingkatkan sesuai kondisi atmosfer dan hasil analisis operasional.
Operasi Modifikasi Cuaca Dioptimalkan Menjelang Musim Hujan
Pemerintah terus mengoptimalkan OMC seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Ketersediaan hujan diharapkan membantu meningkatkan kelembapan lahan dan mendukung proses pemadaman. Namun, efektivitasnya bergantung pada kondisi atmosfer, ketersediaan awan yang sesuai, serta pelaksanaan operasi di masing-masing wilayah.
Perubahan musim tidak serta-merta menghilangkan risiko karhutla. Pada lokasi yang masih memiliki titik api atau bara di bawah permukaan, kebakaran dapat kembali muncul apabila kondisi lingkungan mendukung.
Karena itu, operasi modifikasi cuaca perlu berjalan beriringan dengan patroli, pemantauan titik panas, pemadaman di lapangan, dan upaya pencegahan kebakaran baru.
Teddy mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal.
“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” ujarnya.
Instruksi tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi prioritas pemerintah, terutama di wilayah yang masih menghadapi kebakaran aktif dan memiliki kawasan hutan penting untuk dilindungi.
Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Di tengah operasi yang masih berlangsung, pemerintah menyatakan belum akan menetapkan karhutla kali ini sebagai bencana nasional.
Dudung mengatakan, pemerintah masih menilai kemampuan penanganan yang dilakukan melalui koordinasi pusat dan daerah serta pengerahan sumber daya yang tersedia.
“Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi,” kata Dudung saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mengandalkan mekanisme penanganan yang berjalan saat ini. Namun, status penanganan dan kebutuhan operasi tetap perlu dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.
Penanganan karhutla melibatkan banyak unsur, mulai dari BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga personel terkait lainnya. Koordinasi diperlukan untuk memastikan pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan dan wilayah yang paling membutuhkan dukungan.
Dudung juga menyampaikan bahwa rotasi dan pergantian personel lapangan telah dibahas. Unsur Kostrad turut dikerahkan, sementara Panglima TNI melakukan pengaturan rotasi personel untuk mendukung keberlanjutan operasi.
“Sudah, tadi juga disampaikan bahwa dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI ada rotasi, ada pergantian, dan tentunya juga pasti ini sudah dipikirkanlah oleh para pimpinan-pimpinan baik TNI maupun Kepolisian,” ujarnya.
Rotasi personel menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan petugas yang bekerja dalam kondisi lapangan yang berat. Pengaturan tersebut penting agar operasi dapat berlangsung berkelanjutan tanpa mengabaikan kondisi dan keselamatan personel.
Pemadaman dan Pencegahan Jadi Kunci
Dengan masih adanya sekitar 639 hektare lahan dalam proses pemadaman di enam provinsi, tantangan pemerintah saat ini adalah memastikan operasi berjalan konsisten hingga kebakaran benar-benar terkendali.
Keberhasilan penanganan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan memadamkan api, tetapi juga kemampuan mencegah kebakaran berulang, menjaga kawasan konservasi, dan mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.
Operasi darat, water bombing, modifikasi cuaca, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari strategi penanganan yang berjalan secara bersamaan.
Masyarakat juga dapat berperan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, segera melaporkan kebakaran yang ditemukan, serta mengikuti informasi dan imbauan resmi dari pemerintah daerah maupun petugas di lapangan.
Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan utama: menuntaskan pemadaman di wilayah prioritas, khususnya Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, serta menjaga wilayah yang kondisinya mulai membaik agar tidak kembali mengalami kebakaran.
Perkembangan penanganan dalam beberapa hari ke depan akan menjadi faktor penting untuk melihat sejauh mana pengerahan personel, operasi udara, dan modifikasi cuaca mampu mempercepat pengendalian karhutla di Indonesia. (*)
