
JAKARTA, NUSANTARA INFO: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul pembahasan mengenai penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Pemerintah memastikan kawasan taman nasional tetap dilindungi dari aktivitas pertambangan.
Raja Juli mengatakan, kewenangan penerbitan PPKH untuk kawasan tersebut tetap berada di bawah tanggung jawabnya sebagai Menteri Kehutanan. Ia memastikan tidak akan memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon.
“Kalaupun tetap ada, nanti izin PPKH-nya tetap di saya dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan wilayah konservasi yang harus dijaga kelestariannya. Karena itu, ia menilai idealnya tidak terdapat Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan tersebut, termasuk di perairan sekitarnya.
“Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali WUP atau apa pun di perairan Ujung Kulon, tapi sekali lagi Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang,” ujarnya.
Raja Juli kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan fungsi konservasi kawasan tersebut. Ia menyatakan hanya akan memberikan izin yang berkaitan dengan kegiatan konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon.
“Insya Allah berjanji tidak akan pernah menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
ESDM Pastikan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memberikan penjelasan mengenai status wilayah pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Namun, sebagian wilayah perairan laut di sekitar kawasan konservasi tersebut tercantum dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa wilayah yang masuk dalam penetapan WUP hanya sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan taman nasional itu sendiri.
Ia juga memastikan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik untuk wilayah daratan TNUK maupun perairan di sekitarnya.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar TNUK ataupun di TNUK itu sendiri,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Status WUP dan Izin Tambang Jadi Perhatian
Penjelasan Kementerian ESDM tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara penetapan wilayah usaha pertambangan dan penerbitan izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan.
Masuknya sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dalam peta WUP tidak serta-merta berarti kegiatan pertambangan telah memperoleh izin untuk beroperasi.
Di sisi lain, pernyataan Menteri Kehutanan menjadi penegasan bahwa penggunaan kawasan hutan di dalam Taman Nasional Ujung Kulon untuk kegiatan pertambangan tidak akan mendapatkan persetujuan PPKH.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempertahankan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah konservasi.
Masyarakat pun perlu mencermati perkembangan kebijakan tersebut, terutama terkait kejelasan batas wilayah pertambangan, perlindungan kawasan konservasi, serta kepastian bahwa tidak ada aktivitas pertambangan yang mengancam kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon. (*)






