Jakarta (17/3/2024): Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Training of Trainer (ToT) Frontline Service Delivery di 3 provinsi. Langkah ini untuk meningkatkan percepatan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
Hal ini terutama berkaitan dengan keterlibatan Ditjen Bina Adwil dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Dalam pelaksanaannya, Ditjen Bina Adwil memiliki Pilot Project berupa Penguatan Kecamatan dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/Frontline Service Delivery.
Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Amran berharap, kegiatan tersebut dapat melahirkan tenaga pelatih yang kompeten. Hal ini termasuk dalam merumuskan metode dan strategi pelatihan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah.
“Tujuan kegiatan ini sangat baik, untuk menyiapkan tenaga pelatih yang andal dan profesional sehingga dapat mencetak kader-kader aparatur pemerintahan desa yang mampu mendukung upaya pemerintah menunjukkan hasil pembangunan yang lebih signifikan,” jelas Amran secara daring dari Jakarta, Selasa (12/3/2024).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 12 hingga 16 Maret 2024 di 3 provinsi yaitu Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Agenda ini melibatkan calon pelatih dari perwakilan Bappeda, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Bagian Pemerintahan Setda, dan Inspektorat dari daerah yang menjadi target program.
“Posisi kecamatan yang sangat strategis perlu dimanfaatkan sebagai hub untuk memastikan penduduk desa di wilayahnya dapat menerima layanan dasar yang merupakan hak sebagai warga negara. Mempertemukan kebutuhan akan layanan (demand side) dengan penyediaan layanan (supply side) adalah target dari pilot project ini,” pungkas Amran.
Lebih lanjut, dia menegaskan, pemenuhan layanan dasar dapat diakselerasi dengan menyelaraskan program dan kebijakan para stakeholder terkait. Karena itu, diharapkan melalui pilot project ini nantinya dihasilkan metode baru untuk menjawab permasalahan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. (*)
