Purbalingga (1/2/2021): Pesawat jenis Beechcraft B200 King Air untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Jenderal Besar Soedirman di Wirasaba, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (31/1/2021) pagi. Ikut dalam pesawat itu Dirjen Perhubungan Udara (Hubud) Novie Riyanto beserta rombongan. Pesawat mendarat di runway pukul 08.40 WIB.
Setelah istirahat sejenak, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan tujuan kedatangannya adalah dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi perkembangan pembangunan bandara.
“Perkembangan pembangunan bandara menggembirakan,” kata Dirjen Novie. ” Kami akan menindaklanjuti keinginan dari Pemkab Purbalingga terkait percepatan pembangunan Bandara JB Soedirman”.
Pada kunjungan itu Dirjen Novie memperoleh penjelasan terkait perkembangan pembangunan Bandara JB Soedirman dari Director of Engineering PT Angkasa Pura II Agus Wialdi.
Agus menjelaskan kontrak pembangunan Bandara JB Soedirman mulai 17 Juni 2019 dan berakhir 31 Maret 2021. “Secara umum progres pekerjaan 85,98 persen, rencana sesuai kontrak 99,65 persen,” katanya. Sedangkan landasan pacu, apron, dan taxiway, lanjut dia, telah mencapai 100 persen.
Penjelasan resmi Angkasa Pura II menyatakan pembangunan fasilitas utama sisi udara sudah mencapai 100 persen, meliputi runway, taxiway dan apron. Dengan selesainya pembangunan itu maka Bandara Jenderal Besar Soedirman sudah dilengkapi runway berdimensi 1.600 x 30 meter, apron seluas 69 x 103 meter dan taxiway dengan lebar 15 meter. Kapasitas sisi udara tersebut dapat digunakan untuk melayani penerbangan pesawat jenis twin propeller seperti ATR 72-600.
Setelah pembangunan fasilitas utama sisi udara tuntas 100 persen, proses selanjutnya adalah verifikasi yang dilakukan regulator penerbangan sipil yakni Kementerian Perhubungan. Nantinya PT Angkasa Pura II juga akan melakukan pembangunan terminal penumpang dengan kapasitas hingga 300.000 penumpang/tahun. Pada tahap awal, pergerakan penumpang diproyeksikan sekitar 98.000 penumpang/tahun.
Keberadaan Bandara Jenderal Soedirman ini dapat mendukung perekonomian dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, serta Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. (*)