Jakarta, Nusantara Info: Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Israel mencegat puluhan kapal dalam misi kemanusiaan internasional yang berupaya menembus blokade menuju Jalur Gaza. Aksi ini memicu kecaman dari berbagai negara dan organisasi internasional, sekaligus mempertegas kompleksitas krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
Kementerian Luar Negeri Israel pada Kamis (30/4/2026) menyatakan bahwa lebih dari 20 kapal yang membawa sekitar 175 aktivis dihentikan saat berlayar menuju Gaza. Armada tersebut dicegat di perairan internasional dekat Yunani, sebelum mencapai wilayah tujuan.
Israel menegaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai tindakan pencegahan, mengingat besarnya jumlah kapal yang terlibat. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Danny Danon, menyebut para peserta misi sebagai “provokator yang mencari perhatian publik” dan memastikan operasi dilakukan tanpa korban jiwa.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memuji operasi angkatan laut tersebut, dengan menyatakan bahwa pihaknya berhasil mencegah armada mencapai Gaza.
Namun, klaim tersebut dibantah keras oleh penyelenggara misi yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla. Mereka menyebut tindakan Israel sebagai bentuk “pembajakan” di laut lepas dan pelanggaran hukum internasional.
Menurut mereka, sedikitnya 15 kapal disergap di dekat Pulau Kreta, ratusan mil dari Gaza. Para aktivis mengaku kapal mereka didekati oleh kapal militer, disorot laser, serta diarahkan senjata sebelum diperintahkan berkumpul di dek dengan tangan di atas kepala.
Selain itu, mereka juga melaporkan adanya gangguan komunikasi serta kerusakan pada sistem navigasi kapal, yang membuat beberapa armada tidak dapat melanjutkan perjalanan.
“Ini adalah penangkapan yang melawan hukum di laut lepas,” tulis penyelenggara dalam pernyataan resminya.
Misi Global Sumud Flotilla sendiri disebut sebagai mobilisasi sipil lintas negara terbesar melalui jalur laut untuk Palestina. Tahun ini, lebih dari 70 kapal dengan sekitar 1.000 peserta dari berbagai negara ambil bagian, menjadikannya upaya terbesar untuk menembus blokade laut Gaza.
Kapal-kapal tersebut diberangkatkan dari sejumlah pelabuhan di Eropa, termasuk Barcelona, sebelum berkumpul di Laut Mediterania dan bergerak menuju Gaza.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari misi serupa tahun lalu yang juga dihentikan oleh Israel. Meski muatan bantuan yang dibawa dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan krisis, para pengamat menyebut tujuan utama misi adalah menarik perhatian dunia terhadap kondisi di Gaza.
“Ini lebih merupakan upaya simbolis untuk meningkatkan kesadaran global,” kata Nathan Brown, profesor hubungan internasional di George Washington University.
Sejak 2007, Israel memberlakukan blokade laut terhadap Gaza dengan alasan keamanan, khususnya untuk mencegah kelompok Hamas memperoleh senjata. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik luas dari organisasi hak asasi manusia yang menilainya sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil.
Pencegatan armada terbaru ini pun langsung memicu reaksi keras dari berbagai negara. Turki mengecam tindakan tersebut sebagai “pembajakan”, sementara Spanyol memanggil perwakilan Israel untuk menyampaikan protes resmi. Italia dan Jerman juga menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut.
Di sisi lain, kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk pascakonflik yang pecah sejak Oktober 2023. Meskipun gencatan senjata sempat diumumkan, situasi di lapangan masih kritis dengan keterbatasan pasokan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Menurut data otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 72.000 warga Palestina dilaporkan tewas sejak konflik berlangsung, termasuk puluhan ribu anak-anak.
Sejumlah pejabat PBB dan lembaga internasional bahkan memperingatkan potensi kelaparan massal serta dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik yang masih berlangsung.
Dengan meningkatnya eskalasi akibat pencegatan armada kemanusiaan ini, tekanan internasional terhadap Israel diperkirakan akan semakin menguat, terutama terkait legalitas blokade dan akses bantuan ke Jalur Gaza yang hingga kini masih sangat terbatas. (*)
