Palembang (16/1/2024): Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerjasama dalam menangani banjir dan program prioritas lainnya. Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Penanganan Bencana dan Kegiatan Prioritas bersama Kepala OPD Sumsel di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (12/1/2024).
“Kenapa kita kumpul malam ini karena mendesak yang perlu kita bahas, seperti bencana, inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem. Terpikir oleh saya karena bencana sudah banyak dan kita terus bergerak dan bergerak jangan sendiri- sendiri. Kebetulan juga saya bertemu dengan beberapa pihak yang pada prinsipnya siap membantu,” kata Fatoni.
Fatoni menyebut rapat ini sangat penting, dikarenakan untuk menangani hal tersebut diperlukan koordinasi seluruh OPD. Menurutnya, dalam penanganan bencana yang terpenting adalah aksi pemberian bantuan layanan kesehatan dan bentuk lainnya dengan melibatkan semua pihak termasuk perusahaan.
“Jadi untuk bencana mendesak, ini harus segera dilakukan dan kita harus bersama-sama,” ucapnya.
Selain itu, koordinasi secara internal dalam penanganan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem juga tak kalah penting. Salah satu program prioritas adalah penanganan inflasi, Fatoni menginstruksikan pada OPD untuk segera mengadakan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah.
Kemudian, Fatoni juga menginstruksikan para OPD segera bergerak dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, Fatoni juga menginisiasi gerakan bedah rumah secara serentak di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Sumsel.
“Bedah rumah ini juga mengatasi banyak hal seperti kemiskinan ekstrim sehingga kemiskinan ekstrem agar tidak miskin lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Sumsel SA Supriono menyebut dalam penanganan bencana terdiri dari empat fase. Pertama adalah penanganan kondisi saat ini.
“Artinya yang sudah terjadi seperti penanganan kesehatan, bantuan pangan cepat dan dapur serta lainnya. Itu yang harus segera dilakukan dan itu sudah kita laksanakan secara terstruktur,” tuturnya.
Kemudian yang kedua adalah melakukan pendataan tingkat konstruksi seperti bencana yang terjadi di Muratara. Saat ini totalnya ada 8 jembatan yang putus akibat bencana banjir yang baru terjadi beberapa waktu lalu.
“Kemarin kami sudah koordinasikan dengan Bupatinya untuk memerintahkan Kepala Dinas PU nya untuk mendata berapa jembatan yang putus. Kalau seandainya itu sudah lengkap dan diketahui maka kita akan rapat dengan Balai Besar Jalan dan Jembatan, Karena untuk stok 80 meter sampai 120 meter itu ada,” terang Supriono.
Selain itu yang ketiga, yakni relokasi sementara termasuk sekolah agar tetap beraktivitas seperti biasa. Keempat pendataan keseluruhan dalam rangka pengusulan untuk penanganan pasca bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam kegiatan ini hadir sejumlah pejabat, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PU BM, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Koperasi UKM, Kepala Dinas LHP, Kepala Disnakertrans, Kepala Dinas PSDA dan pejabat lainnya. (*)
