Mendagri Tito Minta Pemda OptimalkanTujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

Bagikan

Mendagri Tito Minta Pemda OptimalkanTujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP
Rakor Pengendalian Harga Beras di Auditorium Kementerian Jakarta, Senin (20/10/2025). (Foto: Puspen Kemendagri)

Jakarta, Nusantara Info: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di berbagai wilayah. Pernyataan ini disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Tujuh kanal penyaluran beras SPHP yang dimaksud meliputi:

  1. Pengecer di pasar rakyat.
  2. Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
  3. Outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda.
  4. Outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  5. Outlet instansi pemerintahan.
  6. Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog.
  7. Swalayan atau toko modern.

Tito menekankan peran penting Pemda dalam menjaga suplai dan harga beras melalui jalur distribusi yang telah disiapkan.

“[Pemda] operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, dan pengecer pasar rakyat. Pak Kapolri juga sudah menyampaikan agar kepala pasar aktif menggiatkan distribusi beras,” ujarnya.

Mendagri juga meminta Pemda yang memiliki BUMD pangan dan program GPM untuk terus mengoptimalkan perannya. Sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food, serta instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan, sangat penting. Promosi beras SPHP oleh Perum Bulog dan jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta ritel modern juga harus dimaksimalkan.

“Operasi khusus dilakukan di daerah dengan kenaikan harga di atas 1 persen. Berdasarkan data, hanya 16 daerah yang mengalami kenaikan tersebut,” ucapnya.

Perkembangan Inflasi Nasional

Selain stabilisasi beras, Mendagri menyoroti inflasi nasional. Inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen, angka yang dinilai cukup baik bagi produsen dan konsumen. Dua sektor penyumbang utama inflasi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, sera makanan, minuman, dan tembakau.

Baca Juga :  Pj Gubernur Kepulauan Babel Harap Capaian Inflasi Bangka Belitung Terus Turun

Mendagri juga menyoroti kenaikan harga emas perhiasan hingga 40 persen, yang berdampak pada inflasi dan permintaan masyarakat.

Untuk kelompok makanan, beberapa komoditas yang perlu diwaspadai adalah cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Harga beras secara umum masih terkendali, namun perhatian khusus diperlukan di daerah dengan kenaikan lebih dari 2 persen, seperti Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, dan Sumba Tengah.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman. Hadir juga Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan secara daring.

Langkah koordinasi ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga beras nasional, memastikan distribusi tepat sasaran, dan memperkuat sinergi antarinstansi untuk mendukung ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait