Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah memastikan penanganan bencana alam di sejumlah daerah berjalan cepat, terkoordinasi, dan terukur melalui dukungan anggaran, logistik, serta percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Mendagri Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebagai tambahan dari Presiden untuk mendukung penanganan bencana di daerah.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak Rp268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujarnya.
Selain dukungan pemerintah pusat, solidaritas juga datang dari pemerintah daerah lain melalui bantuan anggaran dan logistik. Dukungan lintas daerah tersebut dinilai memperkuat percepatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
“Total Rp43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana lebih kurang Rp5 miliar, jadi total sekitar Rp48 miliar,” imbuh Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses hak-hak administrasi secara cepat dan tanpa biaya.
“Dari Kemendagri membentuk sembilan tim dari Dukcapil ke tiga provinsi sejak 10 Desember kemarin untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, KTP yang hilang, dan lainnya, tanpa memungut bayaran,” ungkap Tito.
Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian serta dukungan dari sumber non-APBN. Pembangunan huntap tersebut direncanakan segera dimulai melalui pelaksanaan groundbreaking di sejumlah wilayah terdampak.
“Ini dukungan dari beberapa yayasan, yaitu hunian tetap,” kata Mendagri.
Ia merinci, pembangunan huntap akan mencakup 2.600 unit, dengan sebaran 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat.
“Besok akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” lanjutnya.
Terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Mendagri Tito menambahkan bahwa pemerintah pusat telah melakukan pendataan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Pemerintah akan mengambil langkah lanjutan apabila pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam penanganannya.
“Khusus yang rusak ringan akan kita lihat kemampuan daerah, apakah mampu ditangani. Kalau tidak mampu, akan kita ambil alih. Untuk yang rusak berat, nanti akan kami tunjukkan kepada Menteri Pekerjaan Umum,” pungkas Tito. (*)
