JAKARTA, NUSANTARA INFO: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan lapisan struktur perusahaan atau layer di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk anak dan cucu perusahaan. Pertamina dan PLN menjadi dua perusahaan yang secara khusus mendapat perhatian dalam agenda perampingan tersebut.
Instruksi itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah dan pimpinan BUMN di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) malam.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo meminta agar struktur perusahaan negara disederhanakan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga efisiensi.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” kata Teddy sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk melakukan transformasi dan efisiensi terhadap perusahaan-perusahaan negara.
Pertamina dan PLN Jadi Perhatian
Pemangkasan struktur terutama diarahkan kepada BUMN yang memiliki struktur bisnis besar dan kompleks. Pertamina dan PLN menjadi perhatian karena keduanya memiliki cakupan usaha yang luas serta struktur korporasi yang melibatkan sejumlah anak perusahaan dan entitas turunan.
Pemerintah menilai struktur yang terlalu panjang dapat menciptakan lebih banyak tahapan birokrasi dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan mengurangi lapisan tersebut, keputusan strategis diharapkan dapat bergerak lebih cepat dari tingkat pimpinan hingga unit pelaksana. Pada saat yang sama, penyederhanaan struktur diharapkan dapat mengurangi proses yang dinilai tidak lagi diperlukan.
Arahan Prabowo juga tidak hanya ditujukan kepada Pertamina dan PLN. Pemangkasan layer akan diterapkan pada BUMN lainnya sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara.
Rosan Laporkan Perampingan BUMN
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya telah melaporkan perkembangan proses perampingan struktur BUMN kepada Presiden Prabowo.
Rosan menyebut arahan Presiden terkait pengurangan layer terutama menyasar perusahaan-perusahaan BUMN berukuran besar, termasuk Pertamina dan PLN.
“Arahan-arahan Beliau (Presiden, Red.) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja (diikuti, Red.) di BUMN-BUMN lainnya,” kata Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Menurut Rosan, proses streamlining atau perampingan struktur telah dilakukan terhadap 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur bukan sekadar rencana, melainkan telah masuk dalam tahapan implementasi. Pemerintah kini mendorong agar proses tersebut terus berlanjut, terutama pada perusahaan dengan struktur usaha yang besar dan kompleks.
Mengapa Struktur BUMN Dipangkas?
Penyederhanaan struktur perusahaan pada dasarnya ditujukan untuk membuat organisasi lebih lincah.
Semakin panjang rantai struktur perusahaan, semakin banyak pula tahapan yang berpotensi harus dilewati sebelum sebuah keputusan dapat diimplementasikan. Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan ketika perusahaan membutuhkan respons cepat terhadap perubahan pasar, kebutuhan investasi, maupun persoalan operasional.
Karena itu, pemerintah mengarahkan pengurangan layer agar kewenangan dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih sederhana.
Selain kecepatan, produktivitas menjadi sasaran lain. Struktur organisasi yang lebih ramping diharapkan membuat sumber daya perusahaan dapat diarahkan secara lebih efektif kepada kegiatan yang memberikan nilai tambah.
Efisiensi juga menjadi pertimbangan penting. Penyederhanaan struktur berpotensi mengurangi fungsi yang tumpang tindih serta biaya yang muncul dari keberadaan lapisan organisasi yang terlalu banyak.
Namun, perampingan tidak semata-mata berarti menghapus perusahaan. Proses tersebut juga berkaitan dengan bagaimana hubungan antara perusahaan induk, anak perusahaan, dan entitas turunannya ditata agar lebih efektif.
Tidak Hanya Pertamina dan PLN
Presiden Prabowo menegaskan bahwa agenda pengurangan layer tidak berhenti pada Pertamina dan PLN.
Teddy menyebut instruksi tersebut berlaku bagi BUMN lainnya. Artinya, perusahaan negara yang memiliki struktur berlapis juga akan menjadi bagian dari agenda penyederhanaan.
Langkah ini sejalan dengan dorongan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola dan efisiensi perusahaan negara. Dengan struktur yang lebih sederhana, pemerintah berharap BUMN dapat mengambil keputusan secara lebih cepat sekaligus meningkatkan produktivitas.
Bagi BUMN yang memiliki banyak anak perusahaan dan entitas turunan, proses tersebut tentu membutuhkan kajian terhadap fungsi, kepemilikan, bisnis, serta hubungan antarbadan usaha.
Karena itu, efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada bagaimana proses streamlining dilaksanakan, bukan hanya pada jumlah perusahaan atau lapisan yang dipangkas.
Tantangan Perampingan Struktur
Perampingan struktur perusahaan dalam skala besar bukan tanpa tantangan. Anak dan cucu perusahaan dapat memiliki fungsi bisnis yang berbeda, termasuk fungsi operasional, investasi, maupun pendukung.
Karena itu, penyederhanaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlangsungan bisnis dan fungsi strategis masing-masing entitas.
Pemerintah juga perlu memastikan agar pemangkasan struktur tidak justru mengganggu operasional perusahaan atau menghilangkan fungsi yang masih dibutuhkan.
Di sisi lain, keberhasilan kebijakan tersebut dapat terlihat dari sejumlah indikator, antara lain semakin singkatnya proses pengambilan keputusan, meningkatnya produktivitas, efisiensi biaya, serta membaiknya kinerja perusahaan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa banyak anak atau cucu perusahaan yang digabungkan atau dihapus, melainkan seberapa besar perubahan tersebut memberikan dampak terhadap kinerja BUMN.
Prabowo Dorong BUMN Lebih Efisien
Instruksi terbaru Presiden Prabowo mempertegas arah pemerintah dalam melakukan pembenahan perusahaan negara.
Pertamina dan PLN menjadi sorotan karena memiliki struktur usaha yang luas. Namun, agenda tersebut juga akan menyentuh BUMN lainnya yang dinilai memiliki struktur berlapis.
Hingga akhir Juli 2026, proses streamlining telah mencakup 274 perusahaan menurut laporan Rosan. Pemerintah kini kembali menekankan agar penyederhanaan dilakukan untuk menghasilkan organisasi yang lebih cepat mengambil keputusan, lebih produktif, dan lebih efisien.
Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya selanjutnya akan menghadapi tantangan untuk menerjemahkan arahan tersebut ke dalam perubahan struktur yang konkret.
Bagi pemerintah, perampingan bukan hanya soal memangkas jumlah entitas, tetapi memastikan perusahaan negara memiliki struktur yang lebih sederhana dan mampu bergerak lebih cepat dalam menjalankan fungsi bisnis serta mendukung kepentingan ekonomi nasional. (*)
