Banda Aceh, Nusantara Info: Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh. Hingga awal Februari 2026, sebanyak 4.401 unit hunian sementara (huntara) telah rampung dibangun dan siap dihuni oleh masyarakat terdampak di berbagai kabupaten/kota.
Kasatgas Wilayah (Kasatgaswil) Aceh, Safrizal ZA menyampaikan bahwa ribuan huntara tersebut tersebar merata di wilayah terdampak. Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan jumlah pembangunan terbanyak, yakni 1.015 unit, disusul Kabupaten Aceh Tamiang 1.000 unit, Kabupaten Gayo Lues 530 unit, Kabupaten Aceh Timur 529 unit, dan Kabupaten Bener Meriah 455 unit.
Selain itu, pembangunan huntara juga dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 410 unit, Kabupaten Aceh Tengah 300 unit, Kabupaten Nagan Raya 70 unit, Kota Lhokseumawe 50 unit, Kota Langsa 30 unit, serta Kabupaten Pidie 12 unit.
“Pembangunan huntara telah rampung sebanyak 4.401 unit atau setara dengan 26 persen dari total kebutuhan yang mencapai 15.956 unit. Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) akan terus mengawal hingga seluruh target tercapai. Kita kebut dan terus percepat,” ujar Safrizal di Banda Aceh, Kamis (5/2/2026).
Safrizal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menegaskan, percepatan pembangunan huntara berdampak langsung pada penurunan jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda darurat.
“Dampak dari semakin banyak huntara yang selesai adalah jumlah pengungsi terus berkurang. Berdasarkan laporan Posko Transisi, saat ini masih terdapat 74.120 jiwa atau 19.019 kepala keluarga yang tersebar di 986 titik pengungsian pada 10 kabupaten/kota di Aceh,” jelasnya.
Tak hanya sektor hunian, pemulihan ekonomi masyarakat juga mulai menunjukkan geliat positif. Safrizal menyebutkan, sebanyak 465 pasar rakyat di Aceh telah kembali aktif dan berkontribusi menggerakkan roda perekonomian warga. Selain itu, 641 rumah ibadah telah kembali difungsikan, menandai pulihnya aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat.
Di sektor pembersihan lumpur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penanganan di 129 dari 235 lokasi sasaran pembersihan. Sementara itu, 106 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan.
“Pembersihan ini menjadi fondasi penting untuk memulihkan permukiman, fasilitas umum, serta aktivitas ekonomi warga, termasuk Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang kini sudah siap digunakan kembali setelah sebelumnya terdampak cukup parah,” kata Safrizal.
Dari aspek kesehatan, seluruh fasilitas kesehatan terdampak bencana di Aceh tetap berfungsi. Tercatat 146 fasilitas kesehatan mengalami dampak, namun tetap operasional. Dua puskesmas menjalankan pelayanan di luar gedung, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak-Lak di Aceh Tenggara.
Sementara itu, sektor pendidikan juga terdampak dengan 1.204 fasilitas pendidikan, namun proses belajar mengajar terus diupayakan tetap berjalan agar tidak mengganggu hak pendidikan anak-anak.
Untuk infrastruktur dasar, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi terus dikebut. Hingga kini, 614 sumur bor telah selesai dibangun, satu unit masih dalam proses, dan empat unit lainnya dalam tahap persiapan. Sedangkan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), sebanyak 46 unit telah rampung, dan 26 unit masih dalam tahap pengerjaan.
“Upaya ini dilakukan guna menjamin kesehatan lingkungan masyarakat terdampak. Semoga semua dimudahkan, Insyaallah menjelang Ramadan progresnya terus signifikan,” pungkas Safrizal. (*)
