Jakarta, Nusantara Info: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa inflasi nasional pada Januari 2026 masih berada dalam kondisi terkendali, meskipun secara tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 3,55 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi tersebut memang sedikit berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen atau pada rentang 1,5–3,5 persen. Namun demikian, Mendagri menekankan bahwa capaian inflasi Januari 2026 perlu dipahami secara lebih komprehensif dan tidak dilihat secara parsial.
“Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa yang sebenarnya,” ujar Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/2/2026).
Listrik Jadi Penyumbang Terbesar Inflasi Tahunan
Mendagri menjelaskan, inflasi year on year Januari 2026 paling besar disumbang oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil mencapai 1,72 persen. Dari kelompok tersebut, tarif listrik menjadi kontributor terbesar dengan andil 1,49 persen.
Menurut Tito, kenaikan tersebut bukan disebabkan oleh lonjakan harga listrik, melainkan oleh perbedaan kebijakan subsidi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Karena harga listrik di bulan Januari 2026 normal tanpa subsidi, dibandingkan Januari 2025 yang masih disubsidi pemerintah sebesar 50 persen. Sehingga seolah-olah terjadi kenaikan, padahal secara riil tidak,” jelasnya.
Inflasi Bulanan Justru Deflasi
Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, Tito meminta agar inflasi juga dilihat dari sisi month to month (mtm). Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara bulanan justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025.
Deflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatatkan kontribusi penurunan terbesar, yakni minus 0,30 persen.
“Ini berita bagus. Artinya, harga barang dan jasa yang sempat naik karena momentum Natal dan Tahun Baru, pada Januari justru turun menjadi minus 0,15 persen,” ujar Tito.
Daerah dengan Inflasi Tinggi Diminta Waspada
Meski inflasi nasional relatif terkendali, Mendagri mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang masih mencatatkan inflasi tinggi agar segera melakukan langkah-langkah pengendalian yang terukur.
Ia juga meminta Pemda untuk mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas strategis, seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.
“Ini perlu terus dipantau agar tidak menimbulkan tekanan inflasi di daerah,” tegasnya.
Pentingnya Ketahanan Pangan Daerah Rawan Bencana
Di sisi lain, Tito juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan daerah, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana. Ia mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana alam sehingga memicu kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.
“Belajar dari pengalaman ini, daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok,” ujarnya.
Ia menambahkan, daerah idealnya mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri atau memiliki cadangan logistik minimal untuk tiga bulan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga, antara lain Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran, serta Plt Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota baik secara langsung maupun virtual. (*)
