Jakarta, Nusantara Info: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi perkeretaapian menyusul kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026. Langkah ini mencakup penguatan aspek operasional, infrastruktur, hingga percepatan penanganan perlintasan sebidang berisiko tinggi di berbagai daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (21/5/2026). Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan transportasi tidak bisa ditawar dan harus diperkuat secara sistematis setelah insiden yang menjadi perhatian publik tersebut.
“Kementerian Perhubungan memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh. Evaluasi itu mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko, pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian,” ujar Menhub Dudy.
Menurut Dudy, pemerintah memastikan proses penanganan korban, investigasi, hingga pemulihan operasional pasca kecelakaan dilakukan secara komprehensif agar layanan transportasi kereta api kembali berjalan aman dan lancar. Penanganan dilakukan bersama KNKT, PT KAI, KCI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Terkait penyelidikan insiden, Kemenhub menegaskan tidak akan mendahului hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Pemerintah, kata Dudy, menghormati proses investigasi independen yang saat ini masih berlangsung.
“Kemenhub tidak akan mendahului hasil investigasi KNKT yang tentu berdasarkan fakta dan data. Sambil menunggu proses tersebut selesai, langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap berjalan di semua aspek,” tegasnya.
Presiden Prabowo Setujui Flyover Bekasi
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi guna mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang yang padat lalu lintas.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur keselamatan tersebut. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang bergantung pada transportasi kereta api di kawasan Jabodetabek.
Selain pembangunan flyover, Kemenhub bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, DJKA, dan KNKT juga telah melakukan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, seluruh pihak menyepakati penutupan 172 perlintasan sebidang berisiko tinggi.
Perlintasan tersebut direkomendasikan ditutup karena memiliki lebar jalan kurang dari dua meter dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun perjalanan kereta api.
Tren Kecelakaan Mulai Menurun
Kemenhub mencatat tren kecelakaan di perlintasan sebidang menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024 tercatat 337 kejadian, turun menjadi 291 kejadian pada 2025, dan hingga 1 Mei 2026 tercatat 102 kejadian.
Meski demikian, pemerintah menilai upaya perbaikan masih harus diperkuat karena jumlah perlintasan sebidang di Indonesia masih sangat besar. Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 perlintasan tidak terdaftar.
Dari hasil evaluasi, sebanyak 1.638 lokasi masuk prioritas peningkatan keselamatan. Pemerintah menyiapkan investasi sebesar Rp842,48 miliar untuk penguatan fasilitas keselamatan di titik-titik tersebut.
Anggaran itu meliputi kebutuhan petugas penjaga perlintasan sebesar Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga Rp158,1 miliar, serta fasilitas mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.
“Kami menyatakan, tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem,” ungkap Dudy.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, dan Direktur Utama PT KCI Mochamad Purnomosidi. (*)
