SUKABUMI, NUSANTARA INFO: Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia setelah terungkap sebanyak 56.000 anak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS). Temuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah, meski berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan.
Data tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza saat menghadiri audiensi dan dialog pendidikan di SMP Negeri 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (5/8/2026).
Menurut Fajar, angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara peningkatan kualitas pendidikan dengan keterjangkauan layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.
“56.000 ini gambaran bahwa satu sisi kita sedang menggenjot mutu, di saat yang sama akses pencapaian positif kita ternyata belum sepenuhnya bisa tersosialisasi,” kata Fajar.
Tiga Kategori Anak Tidak Sekolah
Fajar menjelaskan, kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak hanya terdiri dari anak yang putus sekolah, tetapi mencakup tiga kategori utama.
Kategori pertama adalah anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.
Kategori kedua merupakan anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya setelah lulus dari tingkat sebelumnya.
Sementara kategori ketiga adalah anak yang putus sekolah (drop out) dan hingga kini belum kembali mengikuti proses pembelajaran.
Ketiga kelompok tersebut, menurut Fajar, memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda agar mereka dapat kembali memperoleh hak atas pendidikan.
Pemerintah Aktivasi Pendidikan Jarak Jauh
Sebagai salah satu solusi memperluas akses pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai mengembangkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai jalur pendidikan formal yang dapat menjangkau anak-anak dengan berbagai keterbatasan.
Program tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan anak yang sulit mengakses sekolah reguler karena faktor geografis, ekonomi, pekerjaan, maupun kondisi sosial lainnya.
“Pemerintah sekarang mulai mengaktivasi jalur-jalur pendidikan tidak hanya formal reguler seperti sekolah kita hari ini, tetapi juga formal pendidikan jarak jauh (PJJ). Kami baru saja me-launching pendidikan jarak jauh. Masa MPLS-nya baru kemarin dimulai,” ujar Fajar.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap semakin banyak anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan dapat kembali mengikuti pembelajaran secara formal.
Akses Pendidikan Jadi Fokus Pemerintah
Fajar menegaskan, peningkatan mutu pendidikan harus berjalan beriringan dengan perluasan akses. Menurutnya, keberhasilan pendidikan nasional tidak hanya diukur dari kualitas pembelajaran, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan belajar.
Karena itu, pemerintah terus membuka berbagai jalur pendidikan yang lebih fleksibel agar tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan akibat berbagai kendala.
Pemkab Sukabumi Kaji Penyebab Tingginya ATS
Menanggapi data tersebut, Wakil Bupati Sukabumi Andreas mengatakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi masih melakukan kajian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah di wilayahnya.
Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program penanganan yang lebih tepat sasaran.
“Anak tidak sekolah itu ada beberapa faktor, nanti saya mungkin diskusi dengan Pak Kadis Pendidikan kaitan dengan dorongan-dorongan. Karena ada beberapa faktor ya yang harus kita nanti kita kaji lagi,” terang Andreas.
Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah dipengaruhi oleh berbagai aspek sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor agar solusi yang diambil benar-benar efektif.
Pemda Berkomitmen Kembalikan Anak ke Bangku Sekolah
Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan akan berupaya mendorong seluruh anak yang saat ini belum bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan.
Andreas menegaskan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik, baik melalui pendidikan formal reguler maupun skema alternatif yang disiapkan pemerintah pusat.
“Yang pastinya nanti pemerintah daerah akan berupaya untuk mendorong supaya anak-anak ini bisa sekolah terus,” tutup Andreas.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perluasan akses pendidikan melalui jalur formal, pendidikan jarak jauh, serta berbagai program afirmasi diharapkan mampu menekan angka Anak Tidak Sekolah di Sukabumi dan menjadi model penanganan bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. (*)
