JAKARTA, NUSANTARA INFO: Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono angkat bicara mengenai sejumlah lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang viral di media sosial karena dinilai berada di tempat yang tidak ideal.
Ferry mengatakan, lokasi koperasi yang dianggap “nyeleneh” tersebut hanya sebagian sangat kecil dibandingkan total pembangunan KDMP yang mencapai sekitar 30.000 unit di berbagai daerah.
“Saya pernah juga menyampaikan bahwa yang tidak ideal itu mungkin kurang dari 10 dari 30 ribuan yang sedang dibangun,” kata Ferry dalam Podcast Filonomics yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, dikutip Selasa (25/8/2026).
Menurut Ferry, pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik maupun laporan masyarakat mengenai lokasi pembangunan koperasi. Namun, ia menegaskan bahwa proses penentuan lokasi dilakukan melalui mekanisme musyawarah di tingkat desa.
Lokasi Ditentukan Melalui Musyawarah Desa
Ferry menjelaskan, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menentukan lokasi pembangunan KDMP. Keputusan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah pusat.
“Bukan kita menafikan masukan itu. Tapi penentuan lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, meskipun itu tidak ideal, itu sudah dilaksanakan melalui musyawarah di desa,” ujar Ferry.
Ia menegaskan bahwa pihak desa dilibatkan secara penuh dalam proses tersebut karena pemerintah desa dianggap paling mengetahui kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta karakteristik lokasi yang dipilih.
Apabila kemudian ditemukan persoalan teknis pada lokasi yang telah ditetapkan, pemerintah desa diminta mencari solusi agar keberadaan koperasi tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jadi mereka sendiri yang menentukan itu. Jadi mereka pasti juga punya pertimbangan. Kalaupun misalkan ada lokasi yang tidak ideal itu, nanti mereka akan mencarikan solusinya,” kata Ferry.
Dengan demikian, pemerintah pusat tetap membuka ruang evaluasi terhadap pembangunan KDMP, tetapi tidak serta-merta menganggap seluruh lokasi yang mendapat sorotan publik sebagai bentuk kesalahan dalam perencanaan.
Laporan Lokasi Kopdes Masuk ke Call Center
Ferry juga mengungkapkan bahwa Kementerian Koperasi telah menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai lokasi KDMP yang viral.
Laporan tersebut disampaikan melalui layanan call center yang disediakan kementerian.
Salah satu laporan menyebut terdapat koperasi yang dibangun di tengah area pemakaman. Setelah dilakukan pengecekan, Ferry mengatakan lokasi tersebut tidak benar-benar berada di tengah makam.
“Ada yang katanya di tengah kuburan, begitu kita cek bukan di tengah kuburan itu. Di pinggir, samping,” ujarnya.
Kementerian Koperasi juga pernah menerima laporan mengenai dugaan pembongkaran sebuah sekolah dasar untuk pembangunan KDMP.
Namun setelah dilakukan pengecekan, informasi tersebut disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Bukan (dibongkar), itu melalui jalan kecil di sebelah bangunan SD-nya,” kata Ferry.
Ferry memastikan laporan yang diterima melalui call center tetap ditindaklanjuti.
“Banyak (laporan yang masuk) dan itu selalu kita respons,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi penting karena pembangunan puluhan ribu koperasi desa berlangsung secara serentak di berbagai wilayah dengan karakter geografis yang berbeda-beda.
Kopdes Berhadapan di Wonogiri
Salah satu lokasi KDMP yang sempat menjadi perhatian adalah bangunan koperasi di Desa Sindukarto dan Desa Sumberharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Kedua bangunan tersebut terlihat berada saling berhadapan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai alasan pembangunan dua koperasi di lokasi yang berdekatan.
Komandan Kodim (Dandim) 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan menjelaskan bahwa kedua koperasi tersebut sebenarnya berada di wilayah desa yang berbeda.
“(KDMP) Yang Sindukarto kalau kita dari arah Wonogiri itu sebelah kanan. Kalau yang Sumberharjo itu sebelah kiri. Itu beda desa,” kata Rodricho saat dihubungi, Rabu (29/7/2026).
Menurut dia, lokasi tersebut dipilih karena dianggap strategis bagi masyarakat masing-masing desa.
“Itu ramai. Karena mungkin pertimbangannya di situ letaknya strategis, kemudian berada di tengah-tengah perkampungan masing-masing, dan di pinggir jalan utama, jadi penentuannya,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, bangunan yang terlihat berhadapan tidak serta-merta menunjukkan adanya tumpang tindih wilayah pelayanan karena masing-masing berada di desa berbeda.
Kopdes Dekat Pemakaman di Lamongan
Lokasi lain yang menjadi sorotan berada di Desa Tumenggungan Baru, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Bangunan KDMP di wilayah tersebut viral karena berada di dekat area pemakaman umum.
Dalam foto yang beredar di media sosial, akses menuju bangunan koperasi terlihat berada di antara area pemakaman sehingga memunculkan anggapan bahwa lokasi koperasi kurang ideal.
Namun, sorotan terhadap lokasi tersebut perlu dilihat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, termasuk akses, status lahan, serta pertimbangan pemerintah desa ketika menentukan lokasi pembangunan.
Hal ini sejalan dengan penjelasan Ferry bahwa sebagian laporan mengenai lokasi KDMP yang viral setelah diverifikasi ternyata tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.
Kopdes Cikaracak Viral karena Terlihat di Tengah Hutan
Sorotan juga sempat diarahkan kepada KDMP di Desa Cikaracak, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Bangunan koperasi tersebut viral setelah rekaman udara memperlihatkan bangunan berdiri di tengah kawasan hijau dan perbukitan di kaki Gunung Ciremai.
Visual dari udara kemudian memunculkan kesan bahwa koperasi berada jauh dari permukiman dan sulit diakses masyarakat.
Namun, pemerintah desa memberikan penjelasan berbeda.
Kepala Desa Cikaracak, Aon, mengatakan bangunan koperasi sebenarnya berada di pinggir jalan kabupaten yang menjadi salah satu jalur utama masyarakat.
“Padahal, Kopdes Merah Putih Cikaracak ini berdirinya di pinggir jalan yang statusnya adalah Jalan Kabupaten, jalan penghubung antara Kecamatan Argapura dan Kecamatan Sindang. Ini jalur hidup,” kata Aon.
Menurut Aon, kondisi geografis Desa Cikaracak yang berada di kawasan pegunungan membuat wilayah tersebut terlihat sangat hijau apabila dilihat dari udara.
Karena itu, sudut pengambilan gambar dapat menghasilkan kesan berbeda dibandingkan kondisi yang terlihat dari permukaan.
Kopdes di Tengah Tambak Pati Dipersoalkan Warga
Sementara di Desa Langgenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bangunan KDMP menjadi sorotan karena berdiri di kawasan tambak ikan dan berdekatan dengan embung desa.
Sebagian warga menilai lokasi tersebut terlalu jauh dari pusat aktivitas masyarakat sehingga dikhawatirkan tidak optimal dalam mendukung kegiatan ekonomi warga.
Salah satunya disampaikan warga Desa Langgenharjo, Didik Mulyono.
Ia mengaku sejak awal tidak sepakat dengan pembangunan koperasi di kawasan tambak.
Menurut Didik, lokasi koperasi seharusnya mudah dijangkau masyarakat agar keberadaannya benar-benar dimanfaatkan.
“Lokasinya terlalu jauh dari rumah warga. Di sekelilingnya juga tambak semua. Saya khawatir nanti masyarakat justru malas datang sehingga koperasi kurang dimanfaatkan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah desa menyatakan pemilihan lokasi tersebut telah melalui musyawarah dan merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan wisata desa.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penentuan lokasi KDMP tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lahan, tetapi juga menyangkut aksesibilitas dan potensi pemanfaatannya oleh masyarakat.
Pemerintah Perlu Pastikan Kopdes Tidak Sekadar Berdiri
Polemik mengenai lokasi sejumlah KDMP menjadi perhatian karena keberhasilan program tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah bangunan yang selesai dibangun.
Koperasi pada akhirnya harus mampu berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Artinya, aspek lokasi menjadi salah satu faktor penting. Bangunan koperasi idealnya mudah dijangkau, memiliki akses yang memadai, berada pada lokasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memiliki prospek aktivitas ekonomi yang jelas.
Di sisi lain, kondisi geografis setiap desa tidak sama. Lokasi yang terlihat tidak ideal dari foto atau video belum tentu tidak strategis bagi masyarakat setempat.
Karena itu, verifikasi lapangan menjadi penting sebelum sebuah lokasi dinilai bermasalah.
Ferry memastikan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait pembangunan KDMP.
Laporan melalui call center tersebut menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk melakukan pengecekan dan memastikan informasi yang beredar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dengan target sekitar 30.000 KDMP, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan seluruh koperasi dibangun dan beroperasi, tetapi juga memastikan koperasi tersebut benar-benar hidup dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar berapa banyak bangunan yang berdiri, melainkan seberapa efektif koperasi tersebut melayani kebutuhan warga, menggerakkan ekonomi lokal, dan menciptakan manfaat yang berkelanjutan.
Karena itu, evaluasi lokasi, transparansi proses penentuan lahan, keterlibatan masyarakat, serta pengawasan setelah koperasi beroperasi akan menjadi faktor penting agar program tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. (*)
