JAKARTA, NUSANTARA INFO: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan dua kali perombakan jabatan di lingkungan Polri dalam 10 hari pertama masa jabatannya. Mutasi tersebut menyasar sejumlah posisi strategis, mulai dari Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, hingga kepala kepolisian daerah (kapolda).
Perombakan pertama dilakukan pada 2 Oktober 2026, ketika Komjen Asep Edi Suheri yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya ditunjuk menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Selanjutnya, Suyudi kembali melakukan mutasi melalui keputusan tertanggal 10 Oktober 2026.
Pergantian pejabat tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi kepolisian di bawah kepemimpinan Suyudi. Selain penyegaran jabatan, mutasi juga berkaitan dengan kebutuhan organisasi, pengembangan karier personel, serta upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier di lingkungan kepolisian.
Menurut Johnny, penempatan personel mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas masing-masing anggota.
“Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).
Wakabaintelkam hingga Kakorlantas Berganti
Dalam mutasi tertanggal 10 Oktober 2026, salah satu pergantian terjadi pada posisi Wakabaintelkam Polri. Irjen Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Posisi Wakabaintelkam selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Anom Setyadji, yang memiliki pengalaman panjang di bidang intelijen dan sejumlah jabatan kewilayahan.
Pergantian juga terjadi pada jabatan Kakorlantas Polri. Irjen Wibowo yang sebelumnya menduduki posisi tersebut digantikan Brigjen Polisi Aries Syahbudin.
Sementara itu, di tingkat kewilayahan, Irjen Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggantikan Irjen Viktor Theodorus Sihombing.
Pergantian pada jabatan strategis tersebut menempatkan sejumlah perwira dengan pengalaman berbeda untuk mengisi posisi penting dalam struktur organisasi Polri. Namun, efektivitas mutasi pada akhirnya akan terlihat dari pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan, serta kemampuan pejabat baru menjawab kebutuhan masyarakat.
Rekam Jejak Brigjen Anom Setyadji
Penunjukan Brigjen Anom Setyadji sebagai Wakabaintelkam Polri menjadi salah satu perhatian dalam mutasi kali ini. Jabatan tersebut berkaitan dengan fungsi intelijen keamanan yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan penelusuran Kompas.com yang menjadi sumber informasi dalam bahan pemberitaan ini, Anom lahir di Jakarta pada 19 Mei 1971 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Ia satu angkatan dengan Kapolri Suyudi Ario Seto dan Kakorlantas yang baru, Aries Syahbudin.
Karier Anom dimulai dari sejumlah jabatan operasional di wilayah Lampung. Ia pernah bertugas sebagai Pamapta Polresta Bandar Lampung, Wakapolsekta Panjang Polresta Bandar Lampung, Kapolsek Kedondong Polres Lampung Selatan, dan Kapolsekta Teluk Betung Selatan Polresta Bandar Lampung.
Ia kemudian mengemban sejumlah posisi di Polda Lampung, termasuk di bidang operasional dan pembinaan fungsi kepolisian. Pengalamannya berlanjut ke Polda Kalimantan Barat, tempat ia pernah menjabat sejumlah posisi di Biro Operasi dan satuan kewilayahan.
Di lingkungan Polda Kalimantan Barat, Anom juga menduduki sejumlah jabatan intelijen, antara lain Kasat Intelkam Poltabes Pontianak, Kasubbag Produk Bag Analis Dit Intelkam, Kasubdit Kamneg Dit Intelkam, dan Kasubdit Sosbud Dit Intelkam.
Setelah kembali bertugas di Lampung, ia pernah menangani fungsi reserse kriminal khusus serta pembenahan reformasi birokrasi. Ia juga mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Madya Dit Intelkam Polda Metro Jaya.
Kariernya kemudian berlanjut ke sejumlah posisi kepemimpinan di wilayah Jakarta dan daerah. Anom pernah menjabat Kapolsek Metro Kebayoran Baru, Kapolsek Metro Tanah Abang, Kapolres Purbalingga, Wadir Intelkam Polda Sumatera Utara, dan Dir Intelkam Polda Kalimantan Utara.
Pada 2019, Anom dipercaya menjadi Kapolrestabes Palembang. Dua tahun kemudian, pada 2021, ia mendapat penugasan sebagai Direktur Intelijen Keamanan Polda Bali.
Sebelum ditunjuk menjadi Wakabaintelkam Polri, Anom bertugas sebagai perwira tinggi Baintelkam Polri yang ditempatkan di Badan Intelijen Negara (BIN).
Riwayat penugasan tersebut menunjukkan pengalaman Anom di bidang intelijen, operasional, serta kepemimpinan kewilayahan. Pengalaman itu menjadi bekal dalam menjalankan tugas barunya di tingkat Mabes Polri.
Kompolnas Ingatkan Mutasi Harus Sejalan dengan Visi-Misi
Di tengah perombakan jajaran kepolisian, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan bahwa mutasi pejabat Polri perlu diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi kepemimpinan Kapolri.
Anggota Kompolnas Choirul Anam mengatakan, mutasi merupakan kewenangan Kapolri untuk memilih personel yang dinilai tepat dalam mendukung pelaksanaan agenda institusi.
“Mutasi ini harus diletakkan dalam konteks pengejawantahan dari visi-misi,” kata Anam dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (4/10/2026).
Menurut Anam, kewenangan memilih dan menempatkan pejabat harus diikuti dengan kemampuan menerjemahkan visi-misi menjadi hasil nyata. Dengan demikian, pergantian jabatan tidak berhenti pada penyegaran struktur organisasi, tetapi juga mendorong perbaikan kinerja kepolisian.
Ia menilai pejabat baru menghadapi dua tantangan utama. Pertama, memperkuat kedekatan antara kepolisian dan masyarakat. Kedua, mempercepat penanganan laporan serta pengaduan publik agar masyarakat memperoleh kepastian atas persoalan yang disampaikan.
Anam juga mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan kepolisian, terutama melalui sikap rendah hati atau low profile. Menurut dia, pendekatan yang lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik.
“Kedekatan dengan masyarakat tidak akan memungkinkan terjadi jika tidak ada kebudayaan baru, salah satunya adalah low profile. Ini menjadi tantangan penting bagi PJU Mabes Polri maupun pejabat baru di wilayah,” kata Anam.
Selain pembenahan budaya kerja, ia meminta pejabat baru memanfaatkan dan mengembangkan sistem digitalisasi pengaduan yang telah dibangun sebelumnya.
Digitalisasi dinilai dapat membantu mempercepat penerimaan laporan, memudahkan pemantauan tindak lanjut, dan meningkatkan respons terhadap keluhan masyarakat. Namun, efektivitas sistem tersebut tetap bergantung pada kejelasan prosedur, kecepatan petugas, dan penyelesaian pengaduan secara nyata.
Ujian Awal Kepemimpinan Suyudi
Dua kali mutasi dalam 10 hari pertama masa jabatan menjadi langkah awal Suyudi Ario Seto dalam menata jajaran Polri. Sejumlah posisi penting kini diisi pejabat baru dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam.
Di sisi lain, harapan terhadap perombakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi. Masyarakat juga menantikan peningkatan kualitas pelayanan, penanganan pengaduan yang lebih cepat, serta pendekatan kepolisian yang profesional dan akuntabel.
Pengisian jabatan strategis seperti Wakabaintelkam, Kakorlantas, dan kapolda memiliki konsekuensi langsung terhadap pelaksanaan tugas masing-masing satuan. Karena itu, keberhasilan mutasi perlu dinilai dari capaian kerja dan manfaatnya bagi masyarakat, bukan semata-mata dari banyaknya pejabat yang berganti.
Peringatan Kompolnas menjadi pengingat bahwa pembenahan institusi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kepercayaan publik. Budaya kerja yang terbuka, responsif terhadap keluhan, dan berorientasi pada pelayanan akan menjadi salah satu ukuran penting bagi pejabat baru.
Dengan demikian, tantangan awal kepemimpinan Suyudi bukan hanya menempatkan personel pada posisi strategis, melainkan memastikan setiap pergantian jabatan menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat. (*)
