
JAKARTA, NUSANTARA INFO: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Republik Indonesia, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia membenarkan bahwa Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menggelar pertemuan pada Selasa pagi.
“Memang benar pagi hari tadi, Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” katanya.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Hal itu berkaitan dengan dinamika dan polemik yang berkembang menyangkut persoalan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK dan MA,” ungkapnya.
Prabowo Tidak Menolak Niat Gibran Mundur
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap pernyataan Gibran mengenai niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Ia membantah informasi yang menyebutkan Prabowo menolak keinginan tersebut dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu.
“Tidak benar bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap pernyataan tersebut,” ujar Prasetyo.
Dalam pembicaraan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait dinamika yang sedang berkembang.
Setelah mendapatkan masukan dari Presiden, Gibran disebut kembali meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di pengadilan.
“Dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” tegas Prasetyo.
Gibran Minta Kesempatan Buktikan Dokumen di PTUN
Permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut.
Persoalan dokumen yang tengah menjadi polemik itu disebut berkaitan dengan dinamika hukum yang berkembang di sejumlah lembaga peradilan.
Namun, berdasarkan keterangan Prasetyo, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai langkah formal pengunduran diri Gibran maupun tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
Dengan demikian, pernyataan niat untuk mundur yang disampaikan dalam pertemuan itu perlu dibedakan dari pengunduran diri resmi yang telah melalui mekanisme ketatanegaraan.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik mengingat posisi Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan polemik hukum tersebut, termasuk langkah Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui proses peradilan. (*)






