JAKARTA, NUSANTARA INFO: Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dirancang mencapai Rp4.100 triliun. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Suahasil mengatakan, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada 29 September 2026. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435 triliun.
Dengan demikian, postur APBN 2027 masih dirancang ekspansif dengan belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan.
“Belanja negara kita desain Rp4.100 triliun. Ini adalah pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia di mana belanja negara menembus Rp4.000 triliun,” ujar Suahasil dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026).
Defisit APBN 2027 Rp671 Triliun
Belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan membuat pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp671 triliun.
Defisit tersebut setara dengan 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ruang fiskal sekaligus membiayai berbagai kebutuhan negara melalui APBN.
Besarnya belanja juga menunjukkan bahwa APBN tetap digunakan sebagai instrumen fiskal untuk mendukung aktivitas perekonomian. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan peningkatan belanja diimbangi dengan penguatan pendapatan serta pengelolaan anggaran yang efisien.
Efisiensi Fiskal Bukan Pangkas Belanja
Suahasil menegaskan pemerintah akan terus mendorong efisiensi fiskal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, menurut dia, efisiensi fiskal tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai upaya mengurangi belanja negara. Pemerintah justru ingin meningkatkan penerimaan sekaligus memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal.
“Dan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kita akan terus mencari efisiensi fiskal, tapi kalau kita bilang efisiensi fiskal bukan berarti belanjanya dikecilkan, tetapi pendapatannya kita perbesar dan belanjanya digunakan secara efisien,” jelas Suahasil.
Dengan pendekatan tersebut, efisiensi diarahkan pada kualitas pengelolaan anggaran. Pemerintah berupaya memperbesar kapasitas penerimaan negara tanpa mengabaikan kebutuhan belanja yang telah dirancang dalam APBN.
Pajak hingga PNBP Jadi Andalan
Untuk mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.435 triliun pada 2027, pemerintah akan mengandalkan sejumlah sumber penerimaan.
Suahasil menekankan pentingnya peran Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketiga sumber tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memperkuat pendapatan negara di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat.
Peningkatan penerimaan, kata Suahasil, juga tidak berarti seluruh potensi penerimaan harus dipungut. Pemerintah tetap mempertimbangkan kebijakan insentif untuk dunia usaha dan masyarakat.
Pemerintah Sengaja Beri Insentif Pajak
Dalam sektor perpajakan, pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan. Kebijakan fiskal juga digunakan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dan dunia usaha melalui berbagai insentif perpajakan.
Suahasil menyebut pemerintah secara sengaja tidak memungut sebagian potensi penerimaan pajak yang menurutnya mencapai sekitar 2,2% dari PDB. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar dana tetap beredar di tengah masyarakat.
“Jadi, kalau tax ratio kita dibilang rendah 10%, sesungguhnya yang bisa dikumpulkan itu 12%, tapi dengan sengaja 2%-nya tidak dikumpulkan supaya apa? Supaya 2% ini terus beredar di tengah masyarakat dan itu merupakan bagian dari insentif perpajakan,” tutur Suahasil.
Menurutnya, keputusan untuk memberikan ruang melalui insentif perpajakan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengelola perekonomian.
Dengan desain tersebut, APBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjaga aktivitas ekonomi melalui belanja pemerintah dan kebijakan insentif.
Belanja Negara Tembus Rp4.000 Triliun
Postur APBN 2027 dengan belanja Rp4.100 triliun menjadi tonggak baru dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Untuk pertama kalinya, belanja negara dirancang menembus angka Rp4.000 triliun.
Di sisi lain, target pendapatan Rp3.435 triliun menunjukkan adanya selisih yang harus ditutup melalui pembiayaan anggaran. Selisih tersebut tercermin dalam defisit sebesar Rp671 triliun atau 2,4% terhadap PDB.
Pemerintah tetap menempatkan disiplin fiskal sebagai salah satu perhatian utama dengan menjaga defisit di bawah batas 3% terhadap PDB.
Besarnya belanja negara juga membuat efektivitas penggunaan anggaran menjadi semakin penting. Pemerintah dituntut memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak terhadap perekonomian dan masyarakat.
Dengan target pendapatan yang diperkuat melalui pajak, bea dan cukai, serta PNBP, pemerintah berharap ruang fiskal tetap terjaga. Sementara itu, kebijakan efisiensi diarahkan untuk memastikan belanja negara tetap optimal tanpa mengurangi fungsi APBN sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi. (*)
